Kairo (ANTARA News) - Fron Penyelamat Nasional Mesir, koalisi utama yang mendukung penggulingan mantan presiden Mohamed Moursi dari jabatannya, mengecam dekrit yang memberikan kekuasaan luas kepada presiden sementara serta menentukan jadwal penyelenggaraan pemilihan.
"Fron Penyelamatan Nasional menyatakan penolakan terhadap dekrit undang-undang itu," kata koalisi tersebut pada Selasa dalam sebuah pernyataan yang dikutip AFP.
Koalisi yang dipimpin oleh Mohamed ElBaradei sebelum ElBaradei ditunjuk menjadi wakil presiden dalam pemerintahan baru itu mengeluh karena tidak diajak berkonsultasi sebelum ketetapan itu disahkan.
"Kami meminta (dekrit) itu diamandemen dan kami akan mengajukan perubahan-perubahan dari pihak kami kepada presiden," tambah kelompok itu.
Sebelumnya, kubu akar rumput Tamarod yang menggalang unjuk rasa massal hingga menggulingkan Morsi, juga mengeluh tidak diajak bicara tentang rencana peralihan tersebut.
Juru bicara Tamarod Mahmud Badr mengatakan, gerakan itu sendiri akan mengajukan perubahan-perubahan terhadap cetak biru.
Kubu Moursi berasal, Persaudaraan Muslim, yang telah menolak kudeta oleh militer hingga menggulingkan presiden Islamis itu, langsung menentang rencana peralihan.
"Dekrit undang-undang oleh seseorang yang ditunjuk oleh mereka yang menggulingkan pemerintahan... akan membawa negara ini kembali ke situasi awal," kata pejabat tinggi Persaudaraan Muslim Essam al-Erian dalam pernyataan yang diunggah di Facebook.
Penerjemah: Tia Mutiasari
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2013
