Kementerian PANRB dorong percepatan inovasi demi majukan daerah

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong pemerintah daerah untuk melakukan replikasi inovasi melalui Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (FRIPP).

Hal itu disampaikan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam Seminar New Public Management Governansi, dan Inovasi Daerah di Jakarta, Senin (27/11).

Anas mengatakan bahwa dengan inovasi, daerah akan lebih hebat dan cepat maju. Untuk itu, pemerintah saat ini terus berupaya menerapkan Reformasi Birokrasi (RB) tematik yang langsung menyasar dalam permasalahan masyarakat.

"Presiden Joko Widodo memberi arahan agar birokrasi berdampak dan bukan tumpukan kertas. Untuk itu, inovasi harus mendorong birokrasi lincah dan cepat," kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Pasalnya, salah satu cara salah satu cara mewujudkan birokrasi yang berdampak adalah melalui inovasi.

Sebagai informasi, Kementerian PANRB bersama Kementerian Dalam Negeri, dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah meluncurkan website Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas) sebagai knowledge management system yang juga menjadi basis data inovasi pelayanan publik nasional.

“Jadi inovasi-inovasi yang hebat kita dorong untuk direplikasi,” ungkapnya.

Berkaitan dengan Future Government, Anas menjelaskan ada empat area yang menjadi fokus utama RB Tematik, yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual presiden.

Dia juga mengibaratkan birokrasi adalah mesin yang mampu menggerakkan kendaraan. Untuk itu, birokrasi harus dipastikan dalam kondisi prima, sehingga bisa menggerakkan kendaraan menuju tujuan yang dicita-citakan.

“Ada mesin yang harus kita jaga yaitu mesin birokrasi, kalau mesin ini bagus meskipun mobilnya tua, jalannya akan cepat,” tambah Anas.

Menurutnya, Future Governance (Governance 5.0) akan membuat paradigma yang semula “Pemerintah mengatur masyarakat” menjadi “Pemerintah bekerja bersama masyarakat” atau masyarakat sebagai mitra di masa depan.

Sementara itu, Ketua Umum Indonesian Institute for Public Governance (IIPG) Sigit Pramono menjelaskan dalam perkembangannya diusung prinsip governansi, yaitu perilaku beretika, transparansi, akuntabilitas, dan keberkelanjutan.

“Di tengah suasana ini, pelatihan etika penting, kami berharap bisa tukar pikiran terkait governansi public manajemen dan inovasi daerah,” pungkas Sigit.

IIPG merupakan mitra strategis yang mendukung reformasi tata kelola (governansi) publik demi tercapainya kinerja terbaik dengan mempertahankan sinergi dan harmonisasi peran multi-sektor (swasta dan publik). Salah satu tujuan IIPG yakni membantu sektor publik dalam melakukan reformasi birokrasi.