Jakarta (ANTARA News) - Pengiriman TNI ke Palestina dan Lebanon sebagai pasukan pemelihara perdamian masih harus menunggu persetujuan damai yang didasari resolusi Dewan Keamanan Perseikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB)."Kalau dari segi persiapan secara nasional, saya yakin TNI sudah siap, tetapi dalam situasi konflik tentu saja harus ada apa yang dinamakan persetujuan perdamaian, dalam hal ini yang diharapkan adalah adanya resolusi dari Dewan Keamanan PBB," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri, Desra Percaya, di Jakarta, Jumat.Ia mengemukakan, resolusi DK PBB itu akan mengarah ke pembentukan pasukan penjaga perdamaian (peace keeping operation), kemudian dibahas kawasan atau negara-negara mana saja yang bersedian bergabung.Percaya mengatakan, pada Sabtu (22/7) akan ada pembahasan di DK PBB di markas besarnya di New York mengenai isu Timur Tengah yang diharapkan akan dapat menghasilkan satu resolusi mengenai pembentukan pasukan pemelihara perdamaian."Jadi, kapan pengiriman TNI ke sana sangat tergantung dari proses di New York," katanya. Menurut Percaya, dalam kondisi normal biasanya dibutuhkan waktu sekitar tiga bulan dari disahkannya resolusi hingga pembentukan pasukan perdamaian. "Tapi, ini dalam situasi sangat genting, tentu saja ada pengecualian, kita harapkan lebih cepat," tambahnya. Untuk mewujudkan pasukan pemeliharaan perdamaian itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum lama ini mengatakan, Indonesia telah menyiapkan satu batalyon TNI ke Timur Tengah.Presiden Yudhoyono juga mendesak dilaksanakannya gencatan senjata di Lebanon dan Gaza, serta pembentukan pasukan pemeliharaan perdamaian yang disponsori PBB. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006
