Mendag bahas kemajuan perundingan WTO

Dalam pertemuan hari ini, Indonesia menekankan kembali bahwa pembahasan pada tiga isu runding harus maju secara horizontal dan seimbang.

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan terus mempelajari kemajuan menuju perundingan Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (KTM WTO) ke-9 yang akan diadakan di Bali, Desember mendatang.

Dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa, sejumlah negara yang bertemu dengan Mendag dalam pertemuan Aid for Trade di Jenewa itu diantaranya Jepang, China, Jamaika, Nepal dan Pakistan, serta kelompok G33 untuk membahas isu perundingan di bidang pertanian.

"Dalam pertemuan hari ini, Indonesia menekankan kembali bahwa pembahasan pada tiga isu runding harus maju secara horizontal dan seimbang. Artinya, keterlambatan pada satu isu runding jangan menghambat kemajuan isu runding lainnya. Menjelang KTM di Bali, kita akan mengkaji sampai di mana keseimbangan dapat diwujudkan," kata dia.

Ia juga menyampaikan Indonesia menggarisbawahi pesan agar semua negara menunjukkan fleksibilitasnya di meja perundingan agar pertemuan di Bali dapat mencapai sasaran.

Ia menegaskan bahwa Indonesia berkepentingan agar sistem perdagangan multilateral dapat terus ditegakkan dan diperkuat. Di bawah sistem WTO ini, negara berkembang dan negara berkembang dan negara kurang berkembang (Least Developed Countries/LDCs) memiliki hak yang sama dengan negara maju.

"Mekanisme penyelesaian sengketa di WTO merupakan salah satu contoh bahwa negara anggota sekecil apapun dapat menuntut negara besar bila dianggap melanggar komitmennya di WTO," kata dia.

Saat ini anggota WTO merundingkan sebuah paket kesepakatan Bali yang terdiri dari trade facilitation, beberapa elemen dari perundingan di bidang pertanian dan isu-isu pembangunan termasuk kepentingan negara berkembang dan negara kurang berkembang LDCs.

Beberapa negara juga merundingkan perluasan Perjanjian Teknologi Informasi (Information Technology Agreement/ITA) dan perundingan plurilateral di bidang jasa.

Namun anggota WTO diingatkan bahwa bahwa target utama di Bali adalah sebuah paket kesepakatan yang terdiri dari isu trade facilitation, elemen dari pertanian dan masalah pembangunan yang meskipun kecil namun mencerminkan keseimbangan kepentingan antara negara maju, negara berkembang dan LDCs.

"Paket Bali harus kredibel, mampu mengembalikan kepercayaan terhadap sistem perdagangan multilateral di bawah naungan WTO, sehingga tumbuh kemauan politik yang kuat untuk menyelesaikan Perundingan Doha setelah KTM di Bali," ujar Gita.(*)