Depok (ANTARA News) - Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan tata ruang di kawasan pesisir terkait dengan seringnya terjadi gempa dan tsunami di Indonesia. "Indonesia merupakan negara kepulauan jadi sudah seharusnya pemerintah memperhatikan tata ruang yang berada di pesisir, karena jika tata ruang di daerah tersebut ditata dengan benar, maka akan meminimalisir terjadinya gempa," kata pengamat masalah tata ruang, Universitas Indonesia, Dr Linda Dramajanti Ibrahim, di Depok, Kamis. Ia mengatakan kondisi pesisir di Indonesia saat ini tidak jelas tata ruang peruntukannya, seperti banyak yang terjadi di daerah pesisir Indonesia. "Kondisinya sangat mengkhawatirkan," katanya. Menurut dia, penataan ruang pesisir pernah dibuat proyek percontohan oleh pemerintah di daerah Balikpapan, memang cukup baik, tapi ada yang kurang dari segi sosial ekonominya, dimana masyarakat tidak boleh menangkap ikan dengan menggunakan bom, namun tidak diberi alternatif untuk menggantikan hasil tangkapan ikan yang berkurang. "Seharusnya pemerintah memperhatikan secara komprehensif tentang kegiatan perekonomian penduduk setempat, jadi jangan hanya dari segi penataan bangunannya saja," katanya. Ia mengemukakantata ruang khusus pesisir selama ini tidak dikaji dengan intensif. Kalaupun ada aturan tata ruang, aturan tata ruang antara satu pesisir dengan pesisir lainnya akan berbeda karena diterapkannya otonomi daerah. "Tata ruang pesisir kan tidak mengenal otonomi daerah, karena tata ruang tersebut harus terintegrasi dengan daerah lainnya," katanya. Lebih lanjut, ia mengatakan agar realisasi penerpan tata ruang di pesisir bisa diterapkan dengan benar, maka pemerintah pusat harus mengawasi hal tersebut. "Semua wilayah pesisir harus menuruti aturan yang berlaku termasuk jika ada pulau yang dimiliki secara pribadi," demikian Linda Dramajanti Ibrahim. (*)
Copyright © ANTARA 2006
