"Namun apabila ada jamaah dalam organisasi seperti Muhammadiyah memilih tanggal lain untuk memulai puasa, warga muslim lainnya kami imbau untuk menghargai hal itu. Ini karena cara perhitungannya menggunakan Hijriah (hijrah-red), sementara yang lainnya berdasarkan `Hisab` atau `Ru`yah`," kata Kepala Bagian Urusan Agama Islam, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda NTT, Mochammad Gaus, di Kupang, Senin.
Menurut dia, keputusan dari pemerintah itu diambil setelah sidang isbath penetapan awal Ramadhan yang akan diikuti jajaran Kementerian Agama, pakar dan akademisi yang menguasai metode Hisab dan Rukyat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas Islam.
Ia mengatakan sikap bersabar dari umat Muslim untuk menunggu keputusan pemerintah itu penting karena dengan demikian akan memberi kepastian kepada masyarakat kapan awal Ramadhan 1434 Hijriah dimulai.
Karena bagaimanapun sikap untuk mengedepankan keputusan pemerintah semakin dibutuhkan guna menengahi berbagai perbedaan pendapat yang ada tentang awal Ramadhann.
Dan bahkan dalam hukum Islam, upaya mengedepankan keputusan pemerintah tersebut sesuai dengan kaidah ushul fiqh yakni "hukmul hakin arfa`ul khilaf" atau keputusan pemerintah dapat menghilangkan perbedaan pendapat.
Dengan mengacu kepada keputusan pemerintah, kerukunan internal umat beragama di Tanah Air diharapkan semakin terjalin dan terjaga, ujar Mochammad Gaus.
Menurutnya, menuggu pengumuman pemerintah itu dianggap penting, agar dalam menjalankan kewajiban umat Islam dapat berjalan dengan baik dan tidak ragu-ragu.
Pewarta: Hironimus Bifel
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2013
