Kemenkeu optimistis defisit APBN di bawah 2,3 persen PDB pada 2023

Dengan dinamika sekarang, peluang defisit lebih rendah dari 2,3 persen PDB memang terlihat semakin nyata

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan berada di bawah 2,3 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada akhir 2023.

Adapun per Oktober 2023, defisit APBN baru mencapai 0,003 persen dari PDB atau setara dengan Rp700 miliar, dengan realisasi belanja negara sebesar Rp2.240,8 triliun dan pendapatan negara mencapai Rp2.240,1 triliun.

"Ketika menerbitkan laporan semester I-2023, proyeksi defisit APBN tahun ini sebesar 2,3 persen PDB. Dengan dinamika sekarang, peluang defisit lebih rendah dari 2,3 persen PDB memang terlihat semakin nyata," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam konferensi pers virtual APBN KITA Edisi November 2023 di Jakarta, Jumat.

Dengan demikian, kata dia, defisit yang rendah ini akan menjadi modal bagi APBN kita untuk tetap bisa berfungsi sebagai peredam kejut (shock absorber) maupun penopang pertumbuhan ekonomi dan konsumsi masyarakat.

Menurut Febrio, ekonomi global memang masih terus bergerak sangat dinamis, baik itu geopolitik, pelemahan ekonomi di China, gejolak ekonomi di Amerika Serikat atau Eropa, hingga beberapa tensi yang lain.

Ketidakpastian tersebut tercermin pula dari harga komoditas maupun tingkat suku bunga kebijakan yang sangat mempengaruhi kondisi makro global, sehingga kondisi ekonomi Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh gejolak tersebut.

Maka dari itu, beberapa faktor tersebut berdampak bagi penerimaan APBN. Namun, kas negara telah disusun antisipatif sehingga perkembangan dari sisi penerimaan cenderung lebih baik dibandingkan target APBN yang sudah pemerintah siapkan.

Sementara dari sisi belanja, lanjut dia, tetap kuat menopang pemulihan ekonomi dan mendukung konsumsi masyarakat, baik itu secara natural terjadi dari pertumbuhan ekonomi maupun pemerintah yang melihat kebutuhan adanya peningkatan bantuan sosial untuk mengatasi fenomena El Nino dan harga komoditas.

"Semua ini merupakan dinamika yang tercermin dalam APBN," ujarnya.