“Paling tidak 30 persen aplikasi KPR subsidi terpaksa kami tolak karena nasabah memiliki tunggakan pinjol,” kata Winang saat media briefing di Bandung, Kamis.
Padahal, sambung Winang, jumlah tunggakan nasabah terkadang bukan nominal yang besar, misalnya hanya sebesar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu. Meski begitu, bank tetap menolak pengajuan KPR nasabah.
“Menyedihkannya, hanya dengan menunggak Rp100 ribu, nasabah jadi tidak bisa ikut KPR. Itu kenyataan yang harus kita hadapi,” tutur Winang.
Dia menyayangkan kondisi tersebut. Pasalnya, kebutuhan perumahan atau backlog perumahan di Indonesia masih cukup tinggi, yakni sekitar 12,7 juta.
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan layanan pinjol atau sejenisnya. Hal itu disebabkan tunggakan pada pinjol akan tercatat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK dan berdampak pada credit scoring yang buruk, sehingga mereka tidak bisa mengajukan KPR.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyarankan masyarakat, terutama anak muda, untuk menggunakan berbagai layanan yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sesuai dengan kebutuhan.
“Harus paham produk dan jasa keuangan. Gunakan apa yang tepat sesuai dengan kebutuhanmu. Jangan besar pasak daripada tiang, jangan terjerat,” ujar Kiki.
Adapun untuk regulasi pinjol, OJK menetapkan suku bunga maksimum pinjaman online dari penyelenggara industri fintech peer-to-peer lending turun secara bertahap setiap tahun berkisar dari 0,3 persen hingga 0,067 persen mulai Januari 2024.
Baca juga: Bank BTN raih penghargaan atas program CSR penyediaan rumah
Baca juga: BTN sediakan produk KPR untuk generasi Z
Baca juga: Dirut Bank BTN: 90 persen pemohon KPR subsidi adalah milenial
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023
