Pemerintah siapkan strategi kebijakan untuk dorong ketahanan ekonomi

Dengan tambahan dua bantuan kepada masyarakat ini, kita berharap bisa menjaga daya beli masyarakat dan juga mengendalikan inflasi, terutama nanti kita dalam rangka komponen konsumsi rumah tangga yang akan kita jaga

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi kebijakan untuk mendorong ketahanan ekonomi.

Dari sisi Konsumsi Rumah Tangga, agar mampu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi, pemerintah melanjutkan kebijakan bantuan sosial diantaranya yakni tambahan bantuan pangan beras sebesar 10 kg/keluarga penerima manfaat (KPM) pada Desember 2023 dengan sasaran 21,3 juta KPM dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino sebesar Rp200 ribu/bulan selama November-Desember 2023 dengan sasaran 18,8 juta KPM.

Selain itu, untuk penguatan UMKM di tengah suku bunga tinggi, pemerintah mendorong melalui percepatan KUR, melalui layanan perbankan pada akhir pekan (weekend banking), agar penyerapan penyaluran KUR lebih optimal dan dapat mencapai target Rp297 triliun.

“Dengan tambahan dua bantuan kepada masyarakat ini, kita berharap bisa menjaga daya beli masyarakat dan juga mengendalikan inflasi, terutama nanti kita dalam rangka komponen konsumsi rumah tangga yang akan kita jaga,” kata Susiwijono dalam acara Bisnis Indonesia Business Challanges 2024 yang dipantau secara virtual, Jakarta, Kamis.

Sedangkan dari sisi investasi (PMTB), sektor bangunan menjadi komponen PMTB terbesar yakni 74 persen, salah satunya dari Bangunan Tempat Tinggal dengan share 19,9 persen.

Untuk itu, pemerintah menyentuh di sisi sektor perumahan dengan kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

Dalam kesempatan tersebut, Susiwjono juga menerangkan beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mendorong peningkatan eskpor, yakni dengan pembentukan Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional, membuka peluang pasar-pasar baru seperti non traditional market, serta memperkuat kerja sama perdagangan.

Lebih lanjut, terkait dengan rangkaian kegiatan pemilihan umum (Pemilu) yang akan segera berlangsung, Sesmenko Suwijono mengatakan bahwa belanja kegiatan politik akan memberikan dampak bagi perekonomian baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pesta demokrasi tersebut akan mempengaruhi sektor percetakan, periklanan, media, transportasi, logistik, makanan minuman, garmen teksil, serta sektor jasa (hiburan) yang berpeluang melonjak.

Susiwijono menjelaskan bahwa dampak tidak langsungnya seringkali berdampak terhadap konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT).

Ia memproyeksikan LNPRT di 2023 naik antara 4,5 sampai 5 persen, dan di 2024 akan naik lebih tinggi karena lebih panjang periodenya sekitar 6,5 persen sampai 7 persen.

Sektor lainnya yang akan terpengaruh yakni konsumsi masyarakat.

"Sehingga kita berharap ada tambahan PDB baik 2023 maupun 2024. Mungkin antara 0,2 sampai 0,25 persen kita bisa dorong. Artinya aktivitas pemilu berdampak positif terhadap pertumbuhan PDB kita,” katanya.