"Sebagai anggota Dewan saya menerima banyak keluhan dari masyarakat mengantre
sampai beberapa hari karena rumah sakit tidak siap kamar," kata Abdul saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Selain itu, masih adanya kesenjangan standarisasi antara pengguna BPJS Kesehatan maupun berbayar sehingga tidak berimbang bagi pasien.
"Diharapkan pemerintah bisa menambah jumlah kamar rumah sakit sehingga tidak semakin sakit sehingga harus mengantre di Instalasi Gawat Darurat (IGD)," ujarnya.
Baca juga: Kepulauan Seribu siapkan lahan di Pulau Karya untuk RSUD
Baca juga: Pemkab Kepulauan Seribu bangun RSUD baru di Pulau Karya
Abdul menuturkan, pembangunan rumah sakit yang ada di DKI Jakarta terbilang belum merata.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) hingga 2021, tercatat Kepulauan Seribu memiliki satu rumah sakit milik pemerintah dan 10 tempat tidur yang tersedia untuk pasien.
Dia pun menyoroti adanya penambahan rumah sakit baru tipe C di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, yang perlu diperbanyak jumlah ruang rawatnya demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menyiapkan lahan seluas 5.000 meter persegi (m2) yang merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Pulau Karya untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
"Saya siapkan lahan di situ (Pulau Karya) luasnya ada sekitar 5.000 meter persegi," kata Bupati Kepulauan Seribu Junaedi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (20/11).
Baca juga: Fasilitas RSUD Kepulauan Seribu dinilai sudah bagus
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023
