Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyakini bahwa program Prakerja akan tetap berjalan pada saat pergantian kepemimpinan pasca Pemilu 2024 nanti.
“Kami optimis bahwa program ini (Prakerja) tetap akan berjalan dan DPR tentu sebagai multipartai akan menyetujui program unggulan tersebut,” kata Menko Airlangga dalam acara Diseminasi Riset Prakerja bertema 'Continuous Improvement, Evidence-driven Decision Making' di Jakarta, Kamis.
Menko Airlangga menjelaskan bahwa lanjut atau tidaknya suatu program ditentukan oleh anggaran. Anggaran untuk tahun depan ditentukan oleh pemerintahan sekarang yang mana pemerintahan saat ini dapat menitipkan program-program berkelanjutan seperti Prakerja.
Apabila anggaran untuk program tersebut disetujui oleh parlemen, maka program itu akan berjalan tahun depan. Namun, masih ada kemungkinan bahwa anggaran untuk program dibatalkan, yang artinya program tersebut tidak dapat berjalan tahun depan.
Namun yang perlu menjadi catatan, ujar Menko Airlangga, yakni pembatalan anggaran juga memerlukan proses yang lebih panjang lagi.
“Tentu multipartai ini akan menyetujui program unggulan tersebut, sehingga kalau kita ajukan program-program unggulan termasuk kartu Prakerja di dalam anggaran ke depan yakni APBN 2024, maka program ini berlanjut,” jelasnya.
Sejak 2020-2023, jumlah peserta pelatihan dalam program Prakerja tercatat telah mencapai 17,5 juta orang dari 514 kabupaten/kota.
Menko Airlangga mengatakan, program Prakerja saat ini menjadi salah satu program pelatihan berskala besar terbaik untuk meningkatkan kemampuan (skill) tenaga kerja Indonesia.
Program tersebut masih tetap menjadi salah satu cara terbaik dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk memiliki kompetensi unggul dalam dunia kerja.
“Namun, Prakerja terbukti sebagai initial effort berskala besar, menggunakan mekanisme pasar, dan inklusif. Prakerja berkolaborasi dengan berbagai pihak, pemerintah dan swasta untuk mewujudkan hal ini,” terangnya.
Sebelum ada Prakerja, pelatihan dari seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) hanya berjumlah sekitar 870 ribu orang per tahun.
Pada 2045, diproyeksi jumlah tenaga kerja Indonesia akan mencapai 233 juta, dan berdasarkan data dari A.T. Kearney (2023) disebutkan bahwa 50 persen tenaga kerja Indonesia perlu dilatih. Hal itu berarti bahwa terdapat sekitar 117 juta tenaga kerja Indonesia yang perlu dilatih untuk mencapai target tersebut.
Baca juga: Kiat memilih pelatihan Program Kartu Prakerja yang tepat
Baca juga: Airlangga: Program Kartu Prakerja dukung masyarakat di masa sulit luar biasa
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023