BI sebut kenaikan UMP tak berpengaruh signifikan terhadap inflasi 2024

Dampak dari UMP, kalau dengan 5 persen kenaikan itu, hanya 0,04 persen ke inflasi kita

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak akan berpengaruh signifikan terhadap inflasi 2024.

“Gaji ASN akan mendorong permintaan karena pendapatan masyarakat akan naik, tingkat konsumsi akan naik, pertumbuhan akan naik. Tapi tingkat pertumbuhan dari permintaan masih di bawah kapasitas nasional, sehingga tidak akan mengganggu pencapaian inflasi,” kata Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) di Kantor BI, Jakarta, kamis.

Perry memperkirakan inflasi pada 2024 akan berkisar 2,5 plus minus 1 persen atau lebih rendah dari perkiraan inflasi pada 2023 yang sebesar 3 plus minus 1 persen.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman menambahkan bahwa kenaikan gaji ASN dan UMP hanya berkontribusi kecil terhadap inflasi.

“Dampak dari UMP, kalau dengan 5 persen kenaikan itu, hanya 0,04 persen ke inflasi kita,” kata Aida.

Sebanyak 34 Provinsi mengumumkan besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang resmi akan berlaku pada 2024, antara lain Jakarta dengan kenaikan UMP sebesar 3,6 persen, dan pada saat yang sama gaji ASN naik 8 persen.

Bank Indonesia pun mengatakan akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan mempererat sinergi dengan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, untuk memastikan inflasi tetap terkendali.

Adapun pada Oktober 2023, indeks harga konsumen (IHK) mengalami inflasi sebesar 2,56 persen secara tahunan atau sedikit lebih tinggi dari inflasi pada September 2023 sebesar 2,28 persen.

Inflasi inti tercatat sebesar 1,91 persen secara tahunan atau menurun dari bulan sebelumnya sebesar 2 persen sebagai hasil dari konsistensi kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar rupiah oleh Bank Indonesia.

Inflasi kelompok volatile food tetap terjaga sebesar 5,54 persen secara year on year, sejalan dengan eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan pemerintah.

Inflasi kelompok administered prices tercatat 2,12 persen secara tahunan, sedikit meningkat dari level bulan sebelumnya sebesar 1,99 persen.

“Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati sejumlah risiko yang dapat mengganggu terkendalinya inflasi, termasuk dampak tingginya harga energi global, harga pangan domestik, dan tekanan depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap imported inflation,” kata Perry.