Menko Marves ad-interim: Ada peluang kolaborasi RI-Australia di IKN

Ini sebuah kesempatan juga bagi Indonesia dan Australia terkait dengan peluang tersebut

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Ad Interim Erick Thohir mengatakan terdapat sejumlah peluang kolaborasi antara Indonesia dan Australia di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai dari sektor pendidikan sampai dengan energi baru terbarukan.

"Kemarin waktu saya di IKN bersama Presiden Joko Widodo, salah satu yang menarik kita dapat berkolaborasi dengan pihak Australia melalui beberapa hal. Pertama terkait pendidikan, di mana Australia juga berkomitmen untuk membantu peningkatan pendidikan bangsa Indonesia dengan membuka universitas di IKN Nusantara," ujar Erick Thohir di Jakarta, Kamis.

Kedua, lanjutnya, bahwa IKN menggunakan 100 persen listrik yang bersumber dari energi ramah lingkungan atau green energy.

PLN sudah melakukan groundbreaking PLTS berkapasitas 50 MW di IKN, dan nantinya ditingkatkan menjadi 80 MW pada Agustus tahun depan.

"Ini sebuah kesempatan juga bagi Indonesia dan Australia terkait dengan peluang tersebut," kata Erick.

Sebagai informasi, berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022 menyatakan bahwa Indonesia telah menetapkan sasaran untuk masuk ke jajaran lima besar perekonomian terkuat di dunia dan memiliki pendapatan per kapita negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045.

Sasaran itu dibangun di atas empat pilar utama Visi Indonesia 2045, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia.

IKN Nusantara yang selanjutnya disebut IKN mempunyai fungsi sentral dan menjadi simbol suatu negara untuk menunjukkan jati diri bangsa dan negara.

Oleh karena itu, pemindahan dan pengembangan ibu kota yang baru perlu didasarkan pada perkembangan prinsip pembangunan kota yang matang serta kebutuhan dan visi jangka panjang suatu bangsa.

Paradigma perencanaan dan prinsip pengembangan IKN disusun menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan di lokasi yang baru.