Redaktur ANTARA raih gelar doktor administrasi publik

Gelar doktor ini diraih setelah mempertahankan disertasi berjudul, `Implementasi kebijakan penempatan guru pada sekolah tingkat dasar daerah terpencil Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah`, pada 31 Mei 2013,"

Palangka Raya (ANTARA News)- Redaktur nasional LKBN ANTARA Muhamad Yusuf meraih gelar doktor bidang administrasi publik di Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung setelah mempertahankan disertasinya di hadapan sejumlah guru besar di perguruan tinggi negeri tersebut.

"Gelar doktor ini diraih setelah mempertahankan disertasi berjudul, `Implementasi kebijakan penempatan guru pada sekolah tingkat dasar daerah terpencil Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah`, pada 31 Mei 2013," kata Yusuf kepada pers di Palangka Raya, Jumat.

Yusuf pada 2007 menyelesaikan program magister bidang administrasi publik di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Mantan Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kalteng itu mengatakan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kebijakan penempatan guru pada sekolah dasar di Kabupaten Pulang Pisau Kalteng belum berjalan baik manakala dilihat dari variabel konten kebijakan dan variabel konteks kebijakan.

Kendalanya, pertama terkait kejelasan rincian program pelaksanaan penempatan guru di sekolah-sekolah daerah terpencil di Kabupaten Pulang Pisau belum memadai dari aspek pelaksana teknis dan kewenangan antara Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian, Pendikan dan Pelatihan (BKPP) setempat.

"Kedua, sumber daya terkait penempatan guru pada sekolah dasar di daerah terpencil di Kabupaten Pulang Pisau umumnya para guru berasal dari luar daerah yang menghadapi kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sosial budaya masyarakat," kata putra kelahiran Kuala Pembuang tahun 1968 tersebut.

Dalam disertasi dengan promotor Prof HA Djadja Saefullah, Prof H Budiman Rusli dan Dr Heru Nurasa itu, suami Hj Fatimah Azahara SE ini mengatakan, kesulitan tersebut berupa kebiasaan hidup sehari-hari, perbedaan keyakinan agama dengan mayoritas penduduk di daerah tugas, serta kepercayaan dan adat istiadat masyarakat lokal.

Ketiga, kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini belum mampu melaksanakan kebijakan dan sejumlah ketentuan yang telah ditetapkan beserta sejumlah persyaratan bagi suksesnya program, yaitu untuk memastikan guru ada dan tetap bertahan bertugas di daerah terpencil.

Sedangkan keempat, kata Yusuf, tidak konsistennya implementor yang terlibat dalam kebijakan, menjadikan pintu masuk para kelompok sasaran kebijakan yang mana tingkat kepatuhan dan responsivitas serta daya tanggapnya lemah untuk memanfaatkan situasi yang longgar dan lentur tersebut.

Oleh karena itu, katanya, keberhasilan implementasi kebijakan pengadaan dan penempatan guru di sekolah-sekolah dasar daerah terpencil di Kabupaten Pulang Pisau, tidak cukup hanya dalam bentuk instrumen peraturan dan kontrak perjanjian yang mengikat, tetapi juga diperlukan kejelasannya.

"Saya kira dibutuhkan kejelasan rincian program dan teknis pelaksanaan, kesesuaian budaya dan kebiasaan sehari-hari, serta kesungguhan para implementor menaati seluruh ketentuan, dan bisa objektif dalam memberikan penilaian terhadap kelayakan permohonan guru pindah daerah tempat tugas," katanya.

Yusuf yang juga Pembantu Rektor II Universitas Muhammadiyah Palangka Raya itu menyarankan implementasi kebijakan penempatan guru perlu diperhatikan variabel lingkungan (context of policy), selain memperbarui standar operasional prosedur (SOP) terkait masalah tersebut.
(S019/E005)