Pengelolaan DAS secara mikro bisa kurangi kendala kewilayahan

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dewi Retna Indrawati mengatakan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) secara mikro dapat mengurangi kendala kewilayahan dan mempermudah identifikasi masalah di setiap lokasi.

"Kelebihan-kelebihan pendekatan dari pengelolaan DAS mikro ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan relatif lebih mudah karena hanya luasannya yang kecil, kemudian koordinasi atau sinergi kegiatan antarwilayah itu lebih mudah," katanya dalam webinar diikuti di Jakarta, Kamis.

Indonesia memiliki banyak DAS dengan luas area yang besar dan tersebar di berbagai daerah.

Pengelolaan DAS yang luas dan meliputi beberapa wilayah administrasi berbeda, katanya, biasanya memerlukan kerja sama lintas wilayah.

"Sayangnya, seringkali prioritas dari setiap daerah ini berbeda. Untuk DAS besar, untuk kita berkoordinasi dan menyinergikan kegiatan atau program itu memang tantangannya cukup besar karena prioritas dari setiap daerah itu berbeda," kata dia.

Terkait dengan DAS yang meliputi wilayah administrasi berbeda, kata dia, model pendekatan mikro atau membagi area DAS menjadi bagian kecil dapat menjadi solusi dalam pengelolaan.

Menurut Dewi, luas area DAS mikro paling efektif diterapkan di Pulau Jawa sekitar 1.000 hektare. Area tersebut diperkirakan hanya mencakup satu kecamatan atau tiga hingga empat desa sehingga koordinasi pengelolaan DAS antarwilayah lebih mudah.

Pengelolaan DAS secara mikro, kata dia, juga memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan operasional.

Dengan begitu, dia mengharapkan, manfaat dan dampak baik pengelolaan DAS bisa dirasakan secara utuh oleh masyarakat setempat.

"Masyarakat itu pemilik lahan sehingga pemanfaatan lahan itu mau diapakan kan tergantung pemiliknya. Mereka juga yang nanti akan merasakan dampaknya sehingga dalam pengelolaan DAS mikro ini masyarakat akan lebih mudah ambil bagian dan berpartisipasi di dalam kegiatannya," kata dia.