Komisi E DPRD DKI minta Disdik evaluasi gaji guru agama honorer

Perlu ada standardisasi dari Disdik DKI Jakarta terkait upah bagi guru-guru honorer di setiap sekolah

Jakarta (ANTARA) - Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) mengevaluasi gaji guru agama berstatus honorer di sekolah negeri milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Kenapa masih ada guru yang gajinya Rp300 ribu per bulan? Perlu ada standardisasi dari Disdik DKI Jakarta terkait upah bagi guru-guru honorer di setiap sekolah," kata Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.

Johnny menuturkan jangan sampai pembayaran upah kerja guru honorer menjadi berbeda-beda setiap sekolah.

Dia mendesak evaluasi perlu dilakukan setelah pihaknya menerima keluhan dari Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia (Forgupaki) terkait minimnya upah yang dinilai tidak layak, yakni sekitar Rp300 ribu hingga Rp700 ribu setiap bulan.

Selain itu, dia juga mendorong Disdik untuk melakukan pendataan ulang serta menyosialisasikan cara dan syarat untuk mempermudah guru honorer masuk ke dalam data pokok pendidikan (dapodik).

Lantaran dia mengaku masih banyak menerima keluhan terkait sulitnya mendaftar ke dalam sistem tersebut.

“Kenapa masih ada guru honorer yang sudah mengabdi selama 20 tahun tapi datanya tidak terdaftar di Dapodik? Hal-hal itu harus segera diselesaikan,” ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Forgupaki Abraham Pellokila berharap DPRD dapat memperjuangkan kesejahteraan guru agama Kristen yang berstatus honorer.

Abraham juga menjelaskan salah satu guru agama Kristen yang mendapat upah tidak layak kini mengajar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Malaka Jaya 10, Duren Sawit, Jakarta Timur.

“Kami berharap ke depan guru-guru honor ini (diperhatikan). Ada guru yang gajinya Rp300 ribu per bulan dan masuk lima hari setiap minggu,” ungkap Abraham.

Ia juga mengeluhkan sulitnya guru agama Kristen terdata dalam Data Pokok Pendidikan di Kementerian Pendidikan karena adanya kebijakan kepala sekolah yang dinilai tidak berniat memasukkan (input) data.

Sementara, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Agus Ramdani memastikan segera menindaklanjuti aspirasi Forgupaki mengenai gaji guru agama tersebut.

“Terkait dengan pengupahan, kita akan cek kebenarannya seperti apa dan akan luruskan sesuai aturan yang berlaku," ucap Agus.
Baca juga: Disdik DKI bagikan 250 tiket gratis nonton Piala Dunia U-17
Baca juga: Disdik DKI temukan 75 ribu siswa tak layak terima KJP Plus Tahap I
Baca juga: DKI uji kelayakan dan verifikasi ulang data penerima KJP-KJMU