“Penting untuk pengelolaan risiko yang efektif karena situasi konflik (di tingkat global), pasca COVID-19, serta tekanan inflasi dan mata rantai global. Hal ini mengakibatkan adanya tantangan pendanaan termasuk masalah likuiditas,” ujar dia dalam kapasitas sebagai Ketua Panel Eksternal Auditor PBB dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu.
Karena itu, Panel mengharapkan adanya strategi pendanaan yang terstruktur dengan baik. Panel juga membahas pengelolaan pendanaan perubahan iklim dan transformasi digital di PBB.
Merespon pernyataan tersebut, Sekjen PBB menghargai peran auditor dalam mengawal pengelolaan keuangan dan kinerja PBB.
“Permasalahan pendanaan dan likuiditasnya adalah masalah yang penting dan kompleks. PBB akan selalu berupaya memperbaiki kinerja dengan terus mengembangkan berbagai skenario untuk memastikan keberlanjutan pendanaan ke depannya,” ungkap Guteres.
Dalam pertemuan tersebut, Isma didampingi 11 anggota Panel dari 11 negara, yaitu Kanada, Chile, China, Perancis, Jerman, India, Italia, Filipina, Rusia, Swiss, dan Inggris.
Sejak tahun 2016, BPK menjadi anggota Panel Eksternal Auditor PBB. Kemudian, BPK menjadi Wakil Ketua UN Panel pada tahun 2022, dan menjadi Ketua UN Panel pada tahun 2023.
Panel Eksternal Auditor PBB adalah forum pertukaran informasi dan metodologi untuk mengembangkan dan meningkatkan nilai serta kualitas proses jaminan pemeriksaan eksternal pada organisasi-organisasi PBB. Panel beranggotakan Pimpinan dari 12 Supreme Audit Institutions (SAIs) yang ditunjuk maupun dipilih untuk melaksanakan audit eksternal pada PBB, Badan Khusus PBB, dan Badan Atom Dunia (IAEA/International Atomic Energy Agency).
Baca juga: Anas: BPK punya peran strategis dorong mesin birokrasi semakin lincah
Baca juga: BPK: PUPR beri contoh teladan dalam sistem pengendalian internal
Baca juga: Heru libatkan Inspektorat dan BPKP untuk audit pembangunan JIS
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023
