"Saya akan menghadiri Local Communities and Indigenous Peoples Platform (LCIPP), itu berada di bawah PBB, ada pra-acaranya," kata Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Bambang Supriyanto di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan tiga topik yang dipaparkan adalah penambahan hutan adat, kolaborasi multi pihak dalam mewujudkan perhutanan sosial, dan akselerasi setelah tahun politik 2024.
Per Oktober 2023, KLHK mencatat luas hutan adat di Indonesia telah mencapai 244.195 hektare yang ditempati oleh 131 kelompok masyarakat adat.
Hutan adat tidak menjadi bagian dari hutan negara, tetapi berada di wilayah masyarakat hukum adat yang membuat proses penetapan dinamis dan spesifik.
Bambang mengatakan kerja perhutanan sosial tidak hanya dilakukan oleh KLHK, tetapi multi pihak dengan kolaborasi. Implementasi window social forestry dengan dana sebesar 1,5 miliar dolar AS model filantropi di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dapat mendukung perluasan perhutanan sosial di Indonesia.
Baca juga: KLHK optimistis selesaikan 8 juta hektare perhutanan sosial pada 2024
Akselerasi setelah Pemilihan Umum 2024, katanya, menjadi tantangan dalam keberlanjutan program perhutanan sosial.
Menurut dia, bila program itu dipandang mulia maka pemimpin terpilih perlu melanjutkan perhutanan sosial yang berdampak terhadap pemulihan ekologi, sosial, dan ekonomi masyarakat lokal.
Hingga September 2023, KLHK telah menyerahkan surat keputusan perhutanan sosial seluas 6,3 juta hektare untuk 1,29 juta keluarga. Persetujuan itu diharapkan bisa memberikan kesempatan berusaha, meningkatkan kapasitas kelembagaan tata kelola hutan, dan meningkatkan produktivitas masyarakat sekitar hutan.
Selain memaparkan topik perhutanan sosial, KLHK juga mengenalkan para generasi pemimpin dengan wawasan lingkungan atau green leadership Indonesia di forum generasi muda COP28.
"Pada COP28, generasi muda menjadi kunci. Oleh karena itu, kami ada dua perwakilan untuk menyampaikan progres-progres pembangunan di Indonesia dalam konteks perubahan iklim," kata Bambang.
Baca juga: Buah manis perjuangan petani Perhutanan Sosial melawan pancaroba
Baca juga: KLHK: Masyarakat adat berhak mendapat manfaat dari perdagangan karbon
Baca juga: Perhutanan Sosial dinilai efektif menekan budaya ladang berpindah
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2023
