Rusia siap bekerja sama dengan dunia Muslim cegah krisis Gaza meluas

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva mengatakan negaranya siap bekerja sama dengan negara-negara Arab dan Muslim untuk mencegah meluasnya konflik Gaza di Palestina.

"Juga demi menemukan solusi diplomatik dan politik komprehensif berdasarkan hukum internasional," kata Lyudmila dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Pernyataan itu dia sampaikan menyusul kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama (OKI) ke Moskow pada Selasa (21/11) untuk membahas konflik Gaza bersama Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.

Lyudmila mengaku tidak mengetahui pasti hasil pertemuan itu, tetapi menilainya sebagai pertemuan produktif berdasarkan laporan Kementerian Luar Negeri Rusia.

Mengenai posisi Rusia dalam konflik di Gaza, Lyudmila menegaskan bahwa negaranya, sama dengan negara-negara Arab dan Muslim, siap membantu menemukan solusi politik yang didasarkan kepada hukum internasional guna mencegah situasi Gaza meluas.

Dia juga mengatakan bahwa Rusia mengapresiasi semua upaya OKI yang telah menggelar pertemuan puncak di Riyah dengan menyatakan perlunya gencata senjata segera sehingga bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza bisa masuk.

Terkait pengiriman bantuan kemanusiaan, Lyudmila menyatakan negaranya juga berperan aktif dalam upaya kemanusiaan untuk meringankan penderitaan warga sipil Gaza.

Pada 10 November lalu, Rusia telah mengerahkan beberapa pesawat yang mengirimkan bantuan makanan dan obat-obatan untuk warga Gaza.

"Kami telah mengirim lebih dari 140 ton kargo bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada Mesir untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan di kantong Palestina tersebut," kata Lyudmila.

Sama seperti Indonesia, Rusia juga, kata dia, telah berupaya mengungsikan warga negaranya dari Gaza dan membantu warga negara lain yang meminta bantuan Rusia agar keluar dari Gaza.

"Sekali lagi, pertemuan terkini antara menteri kami dengan perwakilan OKI adalah bukti bahwa presiden kami sangat jelas menyatakan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya solusi, yang sebenarnya telah tertuang dalam resolusi Dewan Keamanan PBB, tapi tidak pernah benar-benar diterapkan," pungkas Lyudmila.