Menteri ATR: Sinergi pusat - daerah kunci sukseskan program strategis - ANTARA News

Untuk menyukseskan program strategis kementerian dibutuhkan sinergi serta kerja sama antar jajaran pusat maupun daerah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan sinergi antar jajaran pusat maupun daerah menjadi kunci untuk menyukseskan program strategis Kementerian ATR/BPN.

"Untuk menyukseskan program strategis kementerian dibutuhkan sinergi serta kerja sama antar jajaran pusat maupun daerah," ujar Hadi di Jakarta, Rabu.

Memasuki kuartal terakhir tahun 2023, ia meminta target program strategis kementerian, baik itu fisik maupun serapan anggaran agar segera dipercepat dengan baik dan berkualitas.

"Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita bekerja habis-habisan, bekerja spartan. Itu semua untuk pengabdian kita kepada bangsa dan negara," katanya.

Hadi juga menyebutkan akumulasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yakni 109 juta bidang terdaftar dan 89,2 juta bidang di antaranya sudah disertifikatkan.

Terkait dengan Redistribusi Tanah, dia mengingatkan jajarannya mengenai target melepaskan 4,1 juta hektare kawasan hutan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

"Mari kita proaktif bekerja sama untuk bisa merealisasikan 4,1 juta hektare itu. Ini bagian dari tugas kita untuk segera merealisasikannya. Masyarakat menunggu kepastian hukum hak atas tanah sesuai dengan program pemerintah, yaitu pelepasan kawasan hutan," kata Hadi.

Selain itu, ia menyampaikan apresiasi terhadap 7 Layanan Prioritas yang telah dilakukan dengan baik di Kantor-kantor Pertanahan.

"Saya ingin menekankan bahwa institusi kita adalah institusi yang berorientasi pada pelayanan publik. Artinya, sudah seharusnya kita memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan berkualitas," ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian ATR/BPN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.