RI dan negara D-8 jajaki kerja sama peningkatan kapasitas UMKM

Pengembangan UMKM pada anggota D-8 menjadi sektor yang penting untuk ditingkatkan dan ini menjadi penting untuk menyejahterakan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menjajaki kerja sama dengan organisasi Developing 8 (D-8) atau kelompok delapan negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas usaha koperasi dan UMKM.

"Ini sangat baik untuk kita tindaklanjuti. Karena ini akan memberikan banyak manfaat bagi negara anggota D-8. Masing-masing negara mempunyai keunggulan dan potensi,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim di Jakarta, Rabu.

Arif menyampaikan D-8 mencakup delapan negara berkembang yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam yang berkeinginan mempererat kerja sama dalam pembangunan.

Kedelapan anggotanya adalah Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki.

D-8 berharap kerja sama dengan Indonesia dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM dan koperasi negara anggota D-8.

Arif menuturkan saat ini Indonesia tengah berupaya meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dan koperasi di Tanah Air.

"Kami memiliki beberapa program prioritas. Untuk usaha mikro kami memperkuat legalitas usaha, UKM memperkuat rantai pasok, sedangkan koperasi kami dorong untuk menjadi koperasi modern dan untuk wirausaha, kami menargetkan terciptanya satu juta wirausaha baru," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, menjadi penting dalam kerja sama yang akan dijajaki oleh organisasi D-8, untuk bertukar informasi mengenai pemberdayaan koperasi dan UMKM yang telah dilakukan oleh negara anggota D-8.

"Menjadi penting dalam hal ini untuk sharing knowledge, bertukar informasi untuk memajukan UMKM dan koperasi bagi para negara anggota D-8. Saya meyakini masing-masing negara punya pengalaman yang sangat baik dalam mengimplementasikan kebijakan," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen D-8 Isiaka Abdulqadir Imam mengatakan organisasi D-8 juga akan fokus pada pengembangan UMKM dengan melibatkan seluruh anggota D-8 termasuk Indonesia.

"UMKM memiliki peranan penting dalam pengembangan ekonomi di seluruh negara D-8. Bahkan di Indonesia, 99 persen pelaku usaha didominasi pelaku UMKM. Saya menyambut baik untuk segera menyelenggarakan pertemuan pertama pada tahun 2025," katanya.

Ia juga menargetkan pada 2030 perdagangan produk UMKM antarnegara D-8 dan di pasar global dapat menyentuh 500 miliar dolar AS.

"Pengembangan UMKM pada anggota D-8 menjadi sektor yang penting untuk ditingkatkan dan ini menjadi penting untuk menyejahterakan masyarakat," ujar Isiaka.

Baca juga: Kemenkop UKM bangun ekosistem rantai pasok pertanian genjot pembiayaan
Baca juga: Menkop sebut 9,11 juta koperasi dan UMKM nonpertanian di Tanah Air
Baca juga: Turki serahkan kepemimpinan D-8 ke Bangladesh dalam KTT ke-10