Jakarta (ANTARA News) - Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek), Koesmayanto Kadiman, menolak tuduhan sejumlah kalangan bahwa pihaknya terlambat menyebarkan informasi mengenai akan terjadinya bencana tsunami di pesisir selatan Pulau Jawa pada 17 Juli 2006.Selain itu, Kusmayanto dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI di Gedung MPR/DPR Jakarta yang dipimpin ketuanya, Agusman Effendy, menegaskan dalam kaitan itu dirinya berani mempertaruhkan jabatan.Selaku Menristek, Kusmayanto dalam rapat kerja tersebut juga mendapat kritik dari DPR bahwa Kementerian Ristek dinilai lamban meyebarkan informsi mengenai gempa dan tsunami.Anggota parlemen juga menuduh Menristek menyembunyikan informasi mengenai akan terjadi tsunami pada 17 Juli 2006 yang telah diterima beberapa menit sebelum kejadian.Koesmayanto membantah informasi yang menyebutkan dirinya menerima kabar akan terjadi tsunami pada 45 menit hingga 1 jam sebelum kejadian.Lantas, ia pun menjelaskan kronologis kejadian tersebut. "Interval waktu itu sebenarnya hanya 20 menit dari mulai berita itu sampai dengan jarak gelombang sampai ke pesisir pantai selatan," kata mantan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut.Ia menambahkan, mekanisme pemberian peringatan dini tsunami yang berlaku di Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) berkisar sekitar 10 menit dari awal bencana terasakan sampai munculnya peringatan tersebut. Dengan demikian, ia menegaskan, waktu yang tersedia memang tidak mencukupi untuk upaya evakuasi lebih lanjut.Sesuai dengan kapasitas dan wewenangnya, menurut dia, BMG sebetulnya memiliki otoritas untuk pemberitahuan dini tsunami kepada instansi terkait. Sedangkan, daftar birokrasinya pun cukup panjang. Dari mulai BMG Jakarta (Pusat), provinsi, baru ke kota dan kabupaten daerah bencana, serta media massa.Oleh karena itu, ia meminta, agar semua pihak tidak terlalu cepat menuduh dan mencari kambing hitam. Pihaknya akan melacak basis dari awal hingga munculnya pemberitaan di Kantor Berita Associated Press (AP) yang menyebut dirinya selaku Menristek RI telah menerima informasi akan adanya bencana tsunami di Samudera Indonesia/Hindia pada 17 Juli 2006.Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat (FPD), Soekartono Hadi Warsito, menilai bahwa ada kesimpangsiuran penempatan BMG di bawah Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ristek. Alih-alih koordinasi kepada Menhub, BMG justru melakukan pemberitaan lewat Menristek.Soekartono juga menyebutkan, kekacauan koordinasi seputar bencana alam dari jajaran eksekutif lainnya, seperti simpang siur kebenaran informasi dana penanggulangan bencana di antara Menteri Sosial (Mensos) dengan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) hingga Wakil Presiden.Hal senada dengan Soekartono juga dikemukakan oleh Sonny Keraf dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang menyatakan: "Seolah-olah masing-masing pihak menyatakan, ini bukan urusan saya." Sementara itu, Muhammad Najib dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) mengatakan, telah terjadi kekacauan koordinasi tersebut. "Dari sisi sense of responsibility, memang tidak sepenuhnya ini menjadi tanggungan Menristek." (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006
