Pemkab Banyuwangi sabet tiga penghargaan pelayanan publik

Kami terus mengembangkan sekolah inklusif sehingga anak berkebutuhan khusus bisa memilih mau bersekolah di manapun

Banyuwangi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menyabet tiga penghargaan sekaligus di sektor pelayanan publik, yakni Top 45 Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik (PEKPPP) dan penyelenggara mal pelayanan publik (MPP) terbaik.

Penghargaan Top 45 Sinovik diberikan atas inovasi pendidikan Lebur Seketi (Layanan Inklusif Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dengan Pendekatan Hati). Program yang diinisiasi oleh SMPN 3 Banyuwangi, ini adalah layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) untuk tetap bisa belajar di sekolah reguler dengan kurikulum yang telah disesuaikan.

"Kami terus mengembangkan sekolah inklusif sehingga anak berkebutuhan khusus bisa memilih mau bersekolah di manapun, tidak harus di sekolah luar biasa. Dengan program ini kami berupaya mewujudkan pendidikan yang ramah anak, tidak diskriminatif dan penuh toleransi," ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dalam keterangannya, Selasa.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas kepada jajaran Pemkab Banyuwangi dalam ajang Pemberian Penghargaan Pelayanan Publik Tahun 2023 di Jakarta, Selasa (21/11).

Banyuwangi juga meraih penghargaan penyelenggara Mal Pelayanan Publik (MPP) Terbaik. MPP Banyuwangi meraih nilai tinggi atas penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB terhadap 103 MPP yang telah diresmikan pemerintah daerah dalam kurun 2017-2022.

Adapun penilaiannya antara lain, meliputi dampak kehadiran MPP dalam mendukung investasi di daerah, tingkat kepuasan masyarakat atas kehadiran MPP, serta kelengkapan layanan.

"Bahkan Banyuwangi juga sudah mengembangkan MPP Digital sejak akhir tahun lalu. Lewat aplikasi ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan kependudukan dan perizinan kesehatan cukup dari HP. Dan MPP digital ini telah diadopsi pemerintah pusat untuk dikembangkan lebih lanjut," kata Bupati Ipuk.

Sementara Kepala Sekolah SMPN 3 Banyuwangi Holili menjelaskan program ini para pendidik di SMPN 3 Banyuwangi melakukan jemput bola mendatangi rumah calon PDBK untuk melakukan registrasi, dan selanjutnya dilakukan asesmen oleh tenaga psikolog. Sekolah juga membuat modifikasi kurikulum agar para PDBK bisa mengikuti pelajaran seperti siswa lainnya.

"PDBK juga akan mendapatkan pendidikan lifeskill sesuai minat bakatnya, bahkan setelah lulus pihak sekolah akan mendampingi dan mengantarkan mereka untuk mendaftar ke jenjang berikutnya," ujarnya.

Pemkab Banyuwangi juga meraih penghargaan atas pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik (PEKPPP). Penilaian ini dilakukan atas sejumlah OPD yang melakukan pelayanan langsung ke publik. Seperti RSUD Blambangan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB, hingga Kecamatan Banyuwangi.

Penilaian dan evaluasi atas enam aspek, meliputi kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, dan inovasi.