Sumbawa Barat menerima penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik

Semoga ini bisa menjadi motivasi kami untuk meningkatkan pelayanan yang lebih cepat dan dekat kepada masyarakat

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI.

"Semoga ini bisa menjadi motivasi kami untuk meningkatkan pelayanan yang lebih cepat dan dekat kepada masyarakat," kata Bupati Sumbawa Barat Musyafirin dalam keterangan tertulisnya di Mataram, Selasa.

Ia mengatakan, terpilihnya Kabupaten Sumbawa Barat dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tersebut, telah melewati berbagai tahapan yaitu pada April 2023, Badan Riset dan Inovasi Daerah Sumbawa Barat bekerja sama dengan bagian organisasi sekretariat daerah selaku admin akun lokal mengirimkan daftar inovasi dari Kabupaten Sumbawa Barat.

Adapun inovasi yang dikirim itu yakni Kantong Dokumen Kependudukan Baru Sejak Hari Pengantin (KADOKU SEHATI), Program Pelayanan Donor Darah Lapangan Luar Gedung Terpadu dan Terintegrasi (PENO LAONG), RSUD Asy Syifa Patient Integrated (RAPI CARE), Literasi Inklusif Berbasis Muatan Lokal, Si Mamat dan Si Timah, Gotong Royong menuju Tuntas Lima Pilar Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Basenata Bale Lenge berbasis Gotong Royong (BASEBALONG) dan Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS), Pariri Lansia dan Disabilitas.

"Dari hasil seleksi administrasi administrasi pada Mei 2023 menetapkan seluruh usulan proposal dari Kabupaten Sumbawa Barat dalam daftar" katanya.

Dari 135 proposal yang lolos seleksi administrasi berdasarkan pengumuman Deputi Bidang Pelayanan Publik nomor B/308/PP.00.05/2023 tanggal 16 Juni 2023 tentang Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD Tahun 2023, menetapkan 198 proposal inovasi lolos ke tahap presentasi dan wawancara dan inovasi .

“Inovasi Gotong Royong Menuju Tuntas Lima Pilar Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat masuk dalam daftar tersebut (finalis Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 Kategori Umum)," katanya.

Sementara itu, Menpan RB Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya menerangkan bagaimana Birokrasi ini tidak berbelit-belit dan berangkat pagi pulang sore, kadang tidak jelas yang dilakukan apa.

"Presiden berharap birokrasi ini berdampak. Jadi pekerjaan dari pagi hingga sore, hari, bulan, tahun, haruslah berdampak," katanya.

Para kepala daerah terus diingatkan agar birokrasi bergerak dari rapat ke rapat harus ada evaluasi ke rapat berikutnya, sehingga birokrasi berdampak tidak hanya tumpukan kertas saja.

Ia berharap, sisa waktu yang ada ini terdapat prioritas yang harus dilakukan yaitu pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian berdampak pada jutaan ASN. Penyederhanaan birokrasi dan jabatan fungsional dan penataan tenaga non ASN, akselerasi pembentukan mall pelayanan publik/MPP di Seluruh Indonesia serta penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

"Percepatan penyusunan kebijakan kelembagaan, tata kelola, dan ASN menuju IKN Nusantara. Selain itu menuju DOB Papua, dan transformasi Sistem Pendidikan ASN Mendukung Percepatan Birokrasi Tematik," katanya.