Jakarta (ANTARA News) - Kalangan DPR mendesak pemerintah agar meningkatkan koordinasi dan menerapkan teknologi lebih memadai untuk mendeteksi bencana alam, terutama gempa dan gelombang laut tsunami. Demikian pernyataan sejumlah anggota Komisi VII DPR dalam Raker dengan Menristek Kusmayanto Kadiman di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis. Raker dipimpin Ketua Komisi VII, Agusman Effendy, membahas dua agenda, yaitu masalah aktual dan rencana anggaran untuk kementerian ini. Effendy Mara Sakti dari Fraksi PDIP menilai koordinasi pemerintah dalam penanganan bencana masih mengecewakan publik. Pemerintah kurang memanfaatkan jaringan-jaringan yang ada, sehingga penanganan bencana terkesan lamban dan kurang koordinasi. Sedangkan Ali Mubarok dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) berharap pemerintah menetapkan sistem komando yang jelas dan tegas terkait evakuasi masyarakat. Agusman Effendy mempertanyakan selama ini, siapa yang harus melakukan perintah dan langkah-langkah sosialisasi informasi mengenai ancaman bencana perlu ditetapkan pemerintah. Dicontohkan, ketika terjadi gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami, maka pemerintah harus segera mengumumkan kepada publik. Dengan demikian, masyarakat akan mengungsi ke daerah yang aman. Agusman juga menilai pemerintah perlu menetapkan status yang jelas terhadap Badan Meterologi dan Geofisika (BMG). Saat ini pemerintah tampak ragu apakah menempatkan BMG di bawah Menristek atau di bawah Menteri Perhubungan. "BMG sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) ini sebenarnya di bawah siapa. Ini perlu dipertegas agar sistem koordinasi terkait bencana alam bisa lebih baik," katanya. Menristek menjelaskan pemerintah telah merancang sistem peringatan dini atau "early warning system" untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam termasuk tsunami. Menteri menjelaskan informasi mengenai studi tentang gempa bumi memang banyak, baik ada di LIPI maupun di BPPT. Dalam aktivitasnya, ahli dari kedua lembaga ini disatukan, sedangkan muaranya adalah BMG. Dalam kaitan ini, Kementerian Ristek menyusun konsep mendasar atau "grand skenario" mengenai sosialisasi data dan informasi kepada publik. (*)

Copyright © ANTARA 2006