Pemerintah RI pastikan pengelolaan Laut Arafura-Timor berkelanjutan

Kami mengapresiasi capaian proyek ATSEA-2 yang kegiatannya selaras dengan kebijakan Indonesia yang menjadikan ekologi sebagai panglima dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah RI melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan bahwa pengelolaan kawasan Laut Arafura dan Timor (Arafura and Timor Sea/ATS) terus berkelanjutan lewat program Arafura and Timor Seas Ecosystem Action Phase II (ATSEA-2).

Program ATSEA-2 diinisiasi empat negara pesisir yakni Australia, Indonesia, Papua Nugini, dan Timor-Leste sejak 2019 untuk mendukung tata kelola kelautan dan perikanan di wilayah perairan tersebut.

“Kami mengapresiasi capaian proyek ATSEA-2 yang kegiatannya selaras dengan kebijakan Indonesia yang menjadikan ekologi sebagai panglima dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan,” kata Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar dalam The 5th Regional Steering Committee Meeting ATSEA-2 Project yang digelar di Jakarta, Selasa.

Antam mengungkapkan lima kebijakan prioritas ekonomi biru yang dimaksud di antaranya perluasan kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan budi daya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan; kebijakan pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta kebijakan penanganan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

“Kita masih ada waktu hingga berakhirnya proyek ini di 2024, untuk terus memastikan mendukung pengelolaan si wilayah Arafura dan Timor, memastikan struktur tata kelola di tingkat regional menjadi bagian dalam deklarasi antar menteri (di Ministerial Forum),” katanya.

Antam mengungkapkan komitmennya untuk melaksanakan sisa kegiatan proyek dan mempersiapkan implementasi program ATSEA juga rencana aksi nasional yang diperbarui dengan negara-negara tetangga di Laut Arafura dan Timor.

“Kami harap momentum yang sudah kita bangun ini akan terus berlanjut dan mengarah ke Regional Declaration yang akan ditandatangani pada 2nd ATSEA Ministerial Forum di Timor Leste pada 2024 mendatang,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP I Nyoman Radiarta menegaskan pertemuan ATSEA-2 juga menghasilkan rencana aksi sebagai implementasi atas dokumen yang disusun bersama.

“Pertemuan hari ini merupakan pertemuan empat negara untuk membahas rencana aksi seluruh aspek, tidak hanya pengelolaan perikanan tapi juga IUU Fishing, keterlibatan perempuan dan masyarakat di Laut Arafura dan Timor,” katanya.

Nyoman Radiarta juga menyebut pengelolaan di perairan tersebut sangat relevan dilakukan saat ini menyusul akan dimulainya program penangkapan ikan secara terukur (PIT) yang secara resmi akan dimulai pada 2024.

“Arafura dan Laut Timor masuk zona tiga dalam pemanfaatan ikan secara terukur dan masuk dalam prioritas perluasan pengembangan kawasan konservasi,” kata Nyoman.

Sementara itu, Regional Project Manager for the ATSEA-2 Program Handoko Adi Susanto mengatakan pada sejumlah program lapangan yang telah dan akan terus diimplementasikan di empat negara. Di Indonesia sendiri, misalnya, ada program lapangan di Merauke, Rote Ndao, dan di Aru. Begitu pula di Papua Nugini dan wilayah lainnya.

“Ada juga program pemberdayaan perempuan, pelatihan dan bagaimana kita bergerak menangani isu lintas batas seperti IUU Fishing yang tidak hanya urusan Indonesia tapi juga urusan negara lain. Jadi program ATSEA tidak hanya sekadar proyek tapi menjadi kerja sama formal empat negara,” kata Handoko.