Kemenkeu: Kebijakan fiskal diarahkan untuk atasi 3 tantangan utama

Saya kira ini menjadi fokus pemerintah, karena ada tiga tantangan utama yang kita hadapi, yaitu SDM, infrastruktur, dan kelembagaan. Tiga hal itu yang akan dijawab oleh pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN),

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan kebijakan fiskal negara disusun untuk fokus mengatasi tiga tantangan utama, yaitu sumber daya manusia, infrastruktur, dan institusional.

“Saya kira ini menjadi fokus pemerintah, karena ada tiga tantangan utama yang kita hadapi, yaitu SDM, infrastruktur, dan kelembagaan. Tiga hal itu yang akan dijawab oleh pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN),” kata Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF Kementerian Keuangan Abdurohman dalam seminar Indonesia Economic Outlook 2024 di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan kebijakan fiskal jangka menengah dan panjang konsisten diarahkan untuk melanjutkan arah perbaikan jangka pendek dan isu struktural demi mencapai visi Indonesia Maju 2045.

Baca juga: Kemenkeu: Surplus neraca dagang cermin ketangguhan ekonomi RI

Dalam paparannya, Abdurohman menyebut tantangan SDM terdiri dari empat aspek, yaitu peningkatan mutu pendidikan, peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan, perbaikan nutrisi, dan peningkatan kualitas tenaga kerja (vokasi).

Sementara itu, APBN tahun anggaran 2024 mengalokasikan dana pendidikan sebesar Rp660,8 triliun dan anggaran kesehatan sebesar Rp187,5 triliun.

Untuk tantangan infrastruktur, terdapat empat aspek yang ditargetkan pemerintah untuk ditingkatkan ke depan, yaitu peningkatan infrastruktur dasar, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), energi, dan kesehatan lingkungan.

Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp422,7 triliun.

Baca juga: Kemenkeu: Komposisi utang pemerintah didominasi SBN hingga 88,86 %

Terakhir, pemerintah memusatkan perhatian juga pada empat aspek, yaitu perbaikan regulasi dan reformasi birokrasi, kemudahan berusaha melalui Online Singe Submission (OSS), penguatan sektor keuangan melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU P2SK), serta pembentukan sovereign wealth fund.

Menurut Abdurohman, upaya-upaya tersebut mengarah pada perbaikan produktivitas, nilai tambah, lingkungan, dan basis ekonomi yang menjadi landasan untuk mencapai Visi Indonesia Maju 2045.

“Saya kira dengan langkah-langkah tersebut kita bisa mempercepat transformasi ekonomi kita,” ujar dia.