Jakbar terkendala lahan untuk buat tangki septik komunal

Jakarta (ANTARA) - Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat memprioritaskan pembuatan tangki septik
komunal di lokasi yang terdapat banyak masalah buang air besar sembarangan (BABS), namun terkendala lahan yang memadai.

"Kendalanya butuh lahan yang luas. Kita kendala di situ," kata Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Barat, Purwanti Suryandari di Jakarta pada Senin.

Selain tangki septik, kata dia, adalah tempat mandi cuci kakus (MCK) komunal. "MCK
komunal, jadi biasanya enggak terlalu besar untuk 10 keluarga, 20 keluarga," katanya.

Pihaknya sedang melakukan pendataan terkait pembuatan MCK komunal tersebut. "Tapi nanti di 2024. (Sekarang) Lagi survei, sedang kita data untuk kita laksanakan di 2024," kata Purwanti.

Selanjutnya, kata Purwanti, adalah tangki septik komunal. "Kita menggabungkan dua sampai tiga rumah. Itu juga lagi kita jajaki. Nanti kita tim surveyor yang saat ini sudah keliling, mengkaji kira-kira cocoknya yang mana," katanya.

Dia mengakui ada beberapa kendala dalam pembuatannya antara lain lahannya harus di lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Baca juga: Jakbar cari kolaborator untuk pembuatan tangki septik di Cengkareng
Baca juga: Pemkot Jakbar bangun tangki septik komunal mulai Februari 2023

Tangki septik komunal tersebut, kemudian akan dikelola oleh warga dan RT/RW setempat. "Kalau misalkan ada kerusakan baru kita perbaiki, cuma pemeliharaan sehari-hari oleh lingkungan," kata Purwanti.

Untuk prioritas pembuatan tangki septik, pihaknya mengutamakan lokasi yang kasus tengkes atau stuntingnya masih tinggi. "Salah satu penyebab stunting kan adanya air limbah yang buang sembarangan. Nah itu yang kita prioritaskan," ujar dia.

Beberapa wilayah tersebut di antaranya Tegal Alur, Pegadungan, Jatipulo dan beberapa wilayah lain. "Pokoknya ada beberapa lokasi yang jadi prioritas," kata dia.

Dari 56 kelurahan di Jakarta Barat, terdapat 13 kelurahan yang sudah bebas BABS, yakni Kalideres, Pegadungan, Tanjung Duren Utara, Tanjung Duren Selatan, Sukabumi Utara, Meruya Selatan, Srengseng, Joglo, Duri Utara, Pekojan, Roa Malaka dan Taman Sari.

Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menargetkan wilayahnya bebas BABS pada tahun 2025. Targetnya sebelum tahun 2025, seluruh kelurahan di Jakarta Barat bisa lolos verifikasi.