Menteri PUPR ungkap pembangunan IKN menarik masuk investasi swasta

Dukungan infrastruktur IKN tahun 2020-2024 sebesar Rp60,99 triliun untuk 85 paket pekerjaan infrastruktur dasar.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara berhasil menarik masuk Investasi swasta.

"Pembangunan infrastruktur dasar di IKN telah memberikan dampak positif dengan masuknya investasi swasta, seperti, antara lain pembangunan rumah sakit, hotel, kantor, komersial dan ritel serta pusat pengembangan olahraga," ujar Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, di Jakarta, Senin.

Berdasarkan laporan Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN), katanya lagi, besaran investasi swasta yang masuk dari bulan September hingga Desember 2023 sebesar Rp45 triliun.

"Dukungan infrastruktur IKN selama periode tahun 2020-2024 sebesar Rp60,99 triliun untuk 85 paket pekerjaan pembangunan infrastruktur dasar," kata Basuki.

Menurut dia, untuk progres fisik pembangunan secara keseluruhan hingga 1 November 2023 telah mencapai 22,18 persen.

Adapun rincian progres pembangunan IKN tersebut untuk Batch 1 (Tahun 2020-Maret 2023) sebesar Rp24,53 triliun yang terdiri dari 40 paket pekerjaan dengan progres 53,2 persen.

"Batch 1 ini termasuk kantor-kantor pemerintahan, kemenko, kantor presiden, jalan tol, dan sebagainya," kata Basuki.

Sedangkan untuk Batch 2 (setelah Maret 2023) sebesar Rp36,46 triliun yang terdiri dari 45 paket pekerjaan dengan progres 1,2 persen.

"Batch 2 termasuk pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), infrastruktur air minum dan land clearing di kawasan 1B dan 1C," ujar Basuki pula.

Kementerian PUPR pada tahun 2023 juga mengalokasikan sebesar Rp25,32 triliun untuk dukungan infrastruktur dasar di IKN.

Adapun rincian alokasi tersebut untuk Direktorat Jenderal atau Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp1,05 triliun, antara lain untuk pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, Intake Air Baku Sungai Sepaku, Embung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Embung Mentawir dan drainase utama.

Kemudian Ditjen Bina Marga sebesar Rp9,72 triliun, antara lain untuk Jalan Tol IKN (Seksi 3A, 3B dan 5A), Jalan Kerja Logistik KIPP, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur dan Sisi Barat, pembangunan Jalan Lingkar Sepaku, Jalan Akses Persemaian Mentawir, pembangunan (duplikasi) Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, Pembangunan Bandara VVIP IKN, dan pembangunan Dermaga Logistik.

Ditjen Cipta Karya sebesar Rp11,30 triliun, antara lain untuk Penataan Sumbu Kebangsaan I dan II, Penataan Sumbu Tripraja, Land Development Kawasan 1A, 1B dan 1C, Pembangunan Gedung Kantor Kemenko (1,2,3 dan 4), Instalasi Pengolahan Air (IPA) beserta jaringannya, IPAL beserta jaringannya, dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).

Ditjen Perumahan sebesar Rp4,22 triliun, antara lain untuk pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi, Rumah Tapak Jabatan Menteri dan Rumah Susun (Rusun) ASN dan Hankam.

Terakhir Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp30 miliar, antara lain untuk Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) di IKN, serta Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa di IKN.
Baca juga: Hutama Karya garap dua proyek baru di IKN senilai Rp1,1 triliun
Baca juga: OIKN tawarkan investasi pembangunan infrastruktur di IKN ke Arab Saudi