Kemenkes-Pemkab Nunukan susun kebijakan pemerataan tenaga kesehatan

kebutuhan tenaga kesehatan di Nunukan itu besar, karena geografisnya itu yang sangat rumit

Tanjung Selor (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemkes) dan Pemerintah Kabupaten Nunukan melakukan penyusunan kebijakan pemerataan tenaga kesehatan di wilayah perbatasan, khususnya di Kabupaten Nunukan.

“Secara nasional, sejumlah daerah sudah lebih atau over supply tenaga dokternya, tetapi di Puskesmas di Indonesia Timur masih agak kekurangan,” kata Ketua Tim Kerja Rencana dan Analisa Kebutuhan Tenaga Kesehatan Kemenkes RI, Ayu Citra Wangsanita di Nunukan, Senin.

Ayu Citra menyampaikan, berdasarkan data perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan per Agustus 2023, dari 18 Puskesmas di Nunukan, terdapat enam Puskesmas tanpa dokter umum.

Kemudian empat Puskesmas tanpa dokter gigi, satu Puskesmas tanpa perawat, satu Puskesmas tanpa tenaga kesehatan masyarakat, dua Puskesmas tanpa tenaga kesehatan lingkungan.

Juga terdapat tiga Puskesmas tanpa tenaga Gizi, serta tiga Puskesmas tanpa Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM).

“RSUD Kabupaten Nunukan juga belum terpenuhi tujuh jenis dokter spesialis,” kata dia.

Baca juga: Kemenkes sediakan 2.500 beasiswa kedokteran guna pemerataan dokter
Baca juga: "Teledentistry" jawab tantangan pemerataan dokter gigi di Indonesia

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Kabupaten Nunukan, Abdul Munir mengatakan Pemerintah Kabupaten Nunukan memiliki visi misi kesehatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Dia mengatakan, diperlukan SDM kesehatan yang unggul untuk mewujudkan derajat kesehatan.

Menurutnya, faktor geografis sangat berpengaruh. Bener kecamatan hanya bisa dijangkau dengan pesawat udara yang jumlah penduduknya tidak begitu banyak.

“Tetapi masyarakat membutuhkan tenaga kesehatan itu ada di lima kecamatan di wilayah Krayan,” ujarnya.

Baca juga: Digitalisasi kesehatan solusi kurangnya dokter spesialis
Baca juga: Kemenkes fasilitasi penempatan kerja 16 dokter lulusan luar negeri

Menurut Abdul Munir kebutuhan tenaga kesehatan tidak bisa sebanding dengan tenaga kesehatan yang berada di kota. Karena, walaupun daerah tersebut memiliki masyarakat yang sedikit tetapi kebutuhan pelayanan kesehatannya sama.

"Itu yang membuat kebutuhan tenaga kesehatan di Nunukan itu besar, karena geografisnya itu yang sangat rumit." ungkapnya.

Abdul Munir juga menyarankan pada saat pembahasan tentang kebijakan rekrutmen tenaga kesehatan untuk dapat dipilah berdasarkan kebutuhan prioritas masyarakat pedalaman dan pesisir.

Dia mengatakan, untuk menghadapi pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Nunukan telah mengoperasikan Rumah Sakit Pratama di tiga daerah yakni Krayan, Sebatik, dan Sebuku.

“Ini yang membutuhkan dukungan Pemerintah terutama SDM tenaga kesehatan, dari segi jumlah maupun kualitas, dalam mewujudkan keadilan masyarakat di sektor kesehatan,” ujarnya.

Baca juga: Kemenkes: Program pemerataan nakes disertai perlindungan keselamatan
Baca juga: Menggantang asa pemerataan tenaga medis di KTI
Baca juga: RUU Kesehatan diharapkan dapat mengakomodir kekurangan dokter di Mamuju