Kairo (ANTARA News) - Kepresiden Mesir menolak ultimatum yang dikeluarkan tentara pada Senin (1/7) dan menyatakan akan melanjutkan rencana untuk rekonsiliasi nasional.
Militer telah memperingatkan Presiden Mohamed Moursi bahwa tentara akan turun tangan jika ia gagal memenuhi tuntutan rakyat dalam waktu 48 jam.
Dalam satu pernyataan yang dikutip kantor berita AFP, kantor kepresidenan menyatakan bahwa delarasi militer bisa menimbulkan kebingungan dan kepresidenan akan melanjutkan jalan menuju rekonsiliasi nasional.
Pernyataan itu mengecam "deklarasi yang akan memperdalam perpecahan" dan "mengancam perdamaian sosial" di negeri itu.
Presiden Moursi, menurut pernyataan itu, sedang berkonsultasi "dengan semua kekuatan nasional untuk mengamankan jalan perubahan demokratis dan perlindungan kehendak rakyat."
"Negara demokratis sipil Mesir adalah salah satu prestasi paling penting dari revolusi 25 Januari," kata pernyataan merujuk pada pemberontakan tahun 2011 yang menggulingkan diktator Hosni Mubarak.
"Mesir benar-benar tidak akan mengizinkan langkah mundur apapun keadaannya."
Pendukung Moursi di Ikhwanul Muslimin mengatakan bahwa dalam membela dia, mereka membela legitimasi presiden pertama yang terpilih secara demokratis, yang baru berada di kantor kepresidenan selama setahun.
Dalam pernyataan yang dibacakan di televisi pada Senin, militer mengatakan: "Jika tuntutan rakyat tidak dipenuhi dalam periode ini ... (angkatan bersenjata) akan mengumumkan peta-jalan dan langkah-langkah untuk mengawasi pelaksanaannya pada masa depan."
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2013
