“Kita ingin menjaga bangsa dan negara ini aman ke depan mencapai tahun 2045 seperti yang diinginkan Pak Jokowi, tapi syaratnya ialah berlaku adil dan netral. Begitu tidak, maka bangsa ini akan mulai masalah,” kata JK usai menerima kunjungan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo di kediamannya di Jakarta, Minggu.
JK mengatakan penegakan hukum akan menentukan apakah Indonesia bisa menjadi Indonesia Emas pada 2045 mendatang.
Baca juga: JK tak bisa gabung TPN Ganjar-Mahfud karena masih jabat Ketua PMI
Dalam kesempatan tersebut Ganjar Pranowo menjelaskan nilai penegakan hukum berpotensi menurun didasarkan pada banyaknya laporan dari masyarakat terkait kepastian hukum.
“Tentu dengan kejadian terakhir, angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya, alias turun skornya,” katanya.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo menilai penegakan hukum hingga demokrasi di era pemerintahan Jokowi menurun setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden.
“Ya, dengan kasus ini (putusan MK), jeblok,” kata Ganjar dalam acara Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11).
Dari skala 1 sampai 10, Ganjar memberi skor 5 karena merasa adanya rekayasa dan intervensi dalam penegakan hukum, terlebih dalam putusan MK tersebut.
“Rekayasa dan intervensi yang membikin itu kemudian independensi menjadi hilang,” ucap mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
Baca juga: Politisi PSI: Kritik Ganjar jadi pecutan untuk perbaikan
Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2023
