BPN percepat sertifikasi tanah se-Indonesia

Hingga kuartal satu 2013 telah diselesaikan 103.171 bidang atau 48,05 persen dari target yang ditetapkan sebanyak 40 persen,"

Jakarta (ANTARA News) - Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan mempercepat sertifikasi tanah di seluruh Indonesia, guna menjamin hak atas tanah bagi rakyat.

Dalam keterangan tertulis Humas BPN menyebutkan bahwa Kepala BPN RI Hendarman Supandji mengatakan hal tersebut pada acara Penyerahan Sertifikat Tanah Tahun 2013 di Palembang, Senin.

Bersama Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, Kepala BPN menyerahkan secara simbolik 33 bidang sertifikat kepada warga di lima provinsi Sumatera Bagian Selatan yaitu, Sumsel, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu dan Lampung.

Hendarman mengatakan, dari 85,8 juta bidang tanah yang ada di seluruh Indonesia, 52 persennya atau 45 juta bidang sudah di sertifikatkan. "Sedangkan sisanya 40 sekitar jutaan bidang yang menjadi tugas bagi BPN ke depan," katanya.

Sementara untuk Sumatera Bagian Selatan, BPN menargetkan penyelesaian sebanyak 212.725 bidang tanah di Tahun 2013.

"Hingga kuartal satu 2013 telah diselesaikan 103.171 bidang atau 48,05 persen dari target yang ditetapkan sebanyak 40 persen," kata mantan Jaksa Agung RI itu.

Hendarman mengatakan, sertifikat yang diserahkan yaitu, prona 83.828 bidang, nelayan 965 bidang, pertanian 2.580 bidang, UKM 2.110 bidang, Kemenpera 30 bidang, redistribusi tanah untuk rakyat miskin 12.734 bidang dan transmigrasi 823 bidang.

Sebelumnya, pada 20 Juni 2013, Hendarman juga menyerahkan 46.528 sertifikat tanah di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Sertifikat yang diserahkan tersebut merupakan rekapitulasi program strategis BPN tahap pertama wilayah Sumatera Bagian Utara yang meliputi lima provinsi yaitu Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau.

BPN menargetkan penyelesaian sertifikasi tanah 2 juta bidang per tahunnya. "Sangat penting dengan adanya kepemilikan hak atas tanah secara sah. Melalui bidang usaha yang dikelola mereka, legalitas sertifikasi tanah ini bisa digunakan untuk meningkatkan perekonomian rakyat kecil," ujar Hendarman.

Sementara itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengusulkan subsidi bea perolehan atas tanah bagi masyarakat miskin dengan bentuk kerja sama pemda dengan BPN.

"Presiden sudah mengatakan bagaimana khusus untuk yang miskin ditanggung oleh pemerintah. Dengan demikian, BPN akan sediakan dana, sedangkan pemda akan membayar bea tersebut," katanya.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengapresiasi kinerja Kanwil BPN Sumsel yang mempercepat legalisasi aset masyarakat. "Saya berharap kerja sama pemda dengan BPN makin kita tingkatkan agar masyarakat terbantu," ujar Alex.(*)