Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita pilihan dalam sepekan yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengisi pagi Anda.
KPK: Kasus Firli Bahuri belum perlu supervisi, hanya koordinasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan penanganan perkara dugaan pemerasan oleh Ketua KPK Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Polda Metro Jaya belum memerlukan supervisi dan masih di tahap koordinasi.
"Ini adalah dalam rangka koordinasi, jadi belum dalam taraf supervisi. Karena sesuai dengan undang-undang tentang supervisi belum sampai sana," ujar Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Yudhiawan usai rapat koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.
Kejaksaan RI identifikasi 10 area rawan korupsi
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam rapat konsultasi dengan Anggota Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP DPD RI) di Jakarta, Rabu, mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi 10 area rawan korupsi di beberapa sektor.
Kesepuluh sektor yang dimaksud, yakni sektor perdagangan barang dan jasa, sektor keuangan dan perbankan, sektor perpajakan, sektor minyak dan gas (Migas), sektor BUMN/BUMD, sektor kepabeanan dan cukai, sektor penggunaan APBN/APBD dan APBN-P/APBD-P, sektor aset negara/daerah, sektor kehutanan dan pertambangan dan sektor pelayanan umum.
“Ini menjadi perhatian utama bagi kami di Kejaksaan Agung beserta jajaran di daerah,” kata Burhanuddin dalam keterangannya.
Tim Kemenkopolhukam identifikasi kasus pelanggaran HAM berat di DIY
Tim Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI mulai mengidentifikasi peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dituntaskan melalui jalur nonyudisial.
"Setelah identifikasi, tentu kami akan melakukan pemetaan apa yang bisa kami lakukan, tetapi bentuknya apa belum bisa kami sampaikan saat ini," kata Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkopolhukam RI Sugeng Purnomo dikutip dari laman resmi Pemprov DIY di Yogyakarta, Sabtu.
Bareskrim Polri sebut pabrik sabu di Tangerang untuk tahun baru
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyebutkan bahwa sebagian besar sabu yang diproduksi di pabrik rumahan di Apartemen Bandara City, Kecamatan Dadap, Kabupaten Tangerang diduga untuk menyuplai perayaan pergantian tahun atau Tahun Baru 2024.
Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnakoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol Mukti Juharsa di Tangerang, Jumat mengatakan pabrik rumahan ini telah banyak memproduksi sabu yang disiapkan untuk stok pergantian tahun nanti.
"Dari jumlah produksinya juga cukup banyak. Ini mengantisipasi tahun baru mungkin mereka mau party jadi mereka bikin produksi yang banyak," katanya.
Polwan Polri kembali ukir prestasi internasional setelah 12 tahun
Briptu Renita Rismayanti, Petugas Polisi Individu (IPO) Polri yang bertugas dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Republik Afrika Tengah (MINUCA) menambah catatan sejarah prestasi tingkat internasional yang diukir oleh Polwan Polri setelah 12 tahun.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho di Jakarta, Jumat, mengatakan selain Briptu Renita, United Nations Women Police of the year award pertama kali dianugerahkan kepada polwa pada Peace Keeping Mission tahun 2011.
“Pada tahun itu salah satu Srikandi Indonesia dianugerahkan penghargaan level internasional tersebut,” kata Sandi.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
