ASIPPINDO siap perkuat ekosistem penjaminan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (ASIPPINDO) Ivan Soeparno menyatakan, pihaknya berkomitmen mendukung program pemerintah untuk melakukan penguatan ekosistem penjaminan di Tanah Air.

”Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) hadir sebagai tonggak baru reformasi regulasi sektor keuangan di Indonesia. Untuk itu, kami siap mendukung penguatan ekosistem penjaminan nasional,” ujar Ivan saat memberikan sambutan di acara seminar nasional bertajuk ‘Setengah Abad Penjaminan Kredit UMKM Berkontribusi Bagi Negeri’ di Jakarta, Jumat.

Seminar tersebut merupakan bagian dari upaya ASIPPINDO untuk menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan regulator dan berbagai lembaga lain dalam ekosistem industri lembaga jasa keuangan, baik bank maupun non bank. Seminar tersebut juga merupakan bentuk komitmen dan kolaborasi setiap anggota ASIPPINDO untuk mendukung program pemerintah dalam melakukan penguatan ekosistem penjaminan.

Hadir sebagai keynote speaker, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto mengatakan di tengah berbagai tantangan global dan perubahan iklim, perekonomian Indonesia tetap tumbuh positif sebesar 4,94% (yoy) atau 5,05% (cumulative to cumulative/CtC) di triwulan ketiga 2023 disertai dengan inflasi yang terkendali.

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dan berkualitas, Pemerintah terus berupaya menjaga daya beli masyarakat dengan menjaga inflasi dan menyalurkan insentif, mendorong permintaan domestik, menyalurkan bantuan sosial, dan mendorong stimulus fiskal sektor perumahan.

Dari sisi perbankan, capaian positif ini juga terefleksi dari penyaluran kredit nasional yang mampu tumbuh sebesar 8,96% (yoy) pada September 2023 dengan tingkat NPL terjaga pada level 2,43%. Pertumbuhan positif ini salah satunya ditopang oleh penyaluran kredit UMKM yang mencatatkan pertumbuhan kuat 8,9% (yoy) pada Agustus 2023.

Memperhatikan pentingnya peran UMKM, Pemerintah terus mendorong akses pembiayaan dengan meningkatkan share kredit UMKM. Dari sisi penguatan pembiayaan UMKM, salah satu instrumen penting peningkatan kredit UMKM nasional adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Perusahaan penjaminan menjadi salah satu pemeran utama dalam pelaksanaan program KUR sejak tahun 2007,” ujar Airlangga.

Peran penting perusahaan penjaminan dalam program KUR juga tercermin melalui keberhasilan pelaksanaan mitigasi risiko kredit macet KUR sehingga tingkat NPL KUR dapat terjaga di angka 1,63%. Selain itu, Penjamin KUR juga mampu mengakselerasi penyerapan tenaga kerja dalam program KUR melalui program pendampingan UMKM.

“Kami berharap Perusahaan Penjamin dapat terus berperan aktif mendorong UMKM Naik Kelas melalui pendampingan dan pengembangan basis data risiko kredit UMKM yang dapat digunakan sebagai pelengkap basis data credit scoring dalam program KUR,” tukas Airlangga.