KemenKopUKM: Perlu kerja keras kejar rasio kewirausahaan 2045

Saat ini rasio kewirausahaan kita baru mencapai 3,47 persen dan membutuhkan kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk bisa meningkatkannya

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesMenkopUKM) Arif Rahman Hakim mengatakan Indonesia harus kerja keras untuk mengejar target kenaikan rasio kewirausahaan hingga mencapai 12 persen pada 2045 yang merupakan prasyarat utama menjadi negara maju.

“Indonesia pada tahun 2045 diprediksi oleh berbagai lembaga dunia menjadi negara maju. Namun salah satu syarat negara maju untuk menjadi negara maju tingkat rasio kewirausahaan harus mencapai 12 persen. Saat ini rasio kewirausahaan kita baru mencapai 3,47 persen dan membutuhkan kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk bisa meningkatkannya,” kata SesMenKopUKM Arif saat Diskusi Media UMKM Naik Kelas Menuju Indonesia Emas di Gedung KemenKopUKM Jakarta, Jumat.

Arif menuturkan bahwa pemerintah sedang berfokus dalam pengembangan kewirausahaan pada inovasi yang menjadi salah satu kunci untuk menghadapi tantangan transformasi tren dunia yang cukup cepat.

Menurutnya, inovasi juga dibutuhkan oleh UMKM untuk berkembang lebih jauh hingga naik kelas.

“KemenKopUKM telah melaksanakan pembahasan terkait masukan indikator UMKM naik kelas bersama dengan berbagai pihak yang melakukan pembinaan terhadap UMKM mulai peneliti kementerian/lembaga hingga asosiasi UMKM. Hasilnya dalam menentukan UMKM naik kelas perlu diperhatikan beberapa hal,” ucapnya.

Baca juga: Kemenkop UKM sebut indeks digitalisasi tolak ukur pengembangan UMKM

Baca juga: Modernisasi kelembagaan jadi salah satu alasan revisi UU Perkoperasian

Beberapa hal yang menentukan UMKM naik kelas, pertama terwujudnya seluruh variabel yang menjadi amanat PP 8/2021 tentang modal dasar perseroan serta pendirian, perubahan dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria UMKM.

Kedua, terwujudnya kenaikan omzet UMKM. Ketiga, inklusifitas UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi, lalu terwujudnya kemudahan ekspor dan kemudahan akses informasi dan yang terakhir adalah terwujudnya klasterisasi dan hilirisasi produk.

“Sebagaimana dilakukan pilot proyek rumah produksi bersama yang diharapkan dapat direplikasi di daerah lainnya,” tuturnya.

Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM, Deputi Bidang UKM, KemenKopUKM, Temmy Satya Permana menambahkan upaya pemerintah mendorong UMKM naik kelas dihadapkan pada masalah yang cukup serius di tengah masifnya perkembangan teknologi informasi.

Menurutnya, pelaku usaha yang mayoritas adalah pelaku usaha mikro justru dihadapkan pada perang harga di dalam platform digital. Masalah lain, lanjutnya, adalah pelaku UMKM didominasi oleh reseller daripada produsen.

Hal itu mengakibatkan multiplier effect dari UMKM menjadi tidak begitu besar. Belum lagi UMKM yang mayoritas usaha mikro merupakan pelaku usaha subsisten.

"Ironisnya ekonomi digital ini isinya 90 persen dari pelaku usaha kita adalah reseller bukan produsen. Nah ini jadi tugas berat bagi kami dan Kementerian Lembaga terkait yang membina UKM, KemenKopUKM hanya sebagai koordinator," ucap Temmy.

Baca juga: Kemenkop UKM fasilitasi kerja sama komoditas susu dengan koperasi

Baca juga: KKP jalin komunikasi dengan KemenKopUKM soal potensi rumput laut