Pemkab Batang anggarkan Pilkada 2024 Rp39,5 miliar

Alhamdulillah, NPHD sudah ditandatangani. Selanjutnya kami akan memproses pencairan anggaran Pilkada 2024 sebelum tanggal ketentuan

Batang (ANTARA) - denganPemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, telah mengalokasikan anggaran Pemilihan Kepala Daerah 2024 sebesar Rp39,5 miliar dengan rincian untuk Komisi Pemilihan Umum Rp32,3 miliar dan Badan Pengawas Pemilu Rp7,2 miliar.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang Agung Wisnu Bharata di Batang, Jumat, mengatakan, KPU dan Badan Pengawas Pemilu telah melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak 2024 sebesar Rp39,5 miliar.

"Alhamdulillah, NPHD sudah ditandatangani. Selanjutnya kami akan memproses pencairan anggaran Pilkada 2024 sebelum tanggal ketentuan," katanya.

Dia berpesan pada KPU dan Badan Pengawas Pemilu agar penggunaan dana tersebut sesuai dengan perencanaan rencana anggaran belanja pada masing-masing penyelenggara pemilu.

Azas pengelolaan keuangan anggaran, kata dia, harus dipatuhi dan jangan sampai ada permasalahan di kemudian hari terkait masalah hukum.

"Penggunaan anggaran harus sesuai disiplin anggaran yang efisien, efektif, akuntabilitas, dan transparansi, serta sesuai azas-azas pengelolaan keuangan pemerintahan yang baik," katanya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Susanto Waluyo menyampaikan terima kasih pada pemerintah daerah yang telah menandatangani NPHD tidak melebihi tanggal ketentuan.

"Anggaran yang bakal diterima sesuai dengan ketentuan minimal 40 persen pada tahap pertama namun KPU bisa menerima sebesar 54 persen, ini sangat luar biasa karena tidak semua kabupaten/kota menerima anggaran sebesar itu," katanya.

Dikatakan, pada Pemilu 2024 akan ada dua agenda yang dilakukan yaitu Pemilu legislatif serta capres dan cawapres yang dibiayai oleh Pemerintah pusat.

Sedangkan agenda kedua, kata dia, yaitu pemilihan calon bupati dan wakil bupati yang dibiayai oleh pemerintah daerah.

"Pertanggungjawaban atas anggaran yang diterima dalam penggunaannya sesuai dengan tahapan pilkada. Anggaran KPU untuk pilkada akan banyak terserap pada pembiayaan honor kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS)," katanya.