Kemenpan RB gandeng UID Bali percepat digitalisasi pemerintahan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersinergi dengan Yayasan Upaya Indonesia Damai atau United in Diversity (UID) Bali untuk mempercepat digitalisasi pemerintahan.

"Hari ini kita lakukan kerja sama dengan Yayasan Upaya Indonesia Damai atau United in Diversity (UID) Bali yang menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengakselerasi reformasi birokrasi dengan digitalisasi yang berdampak dan terpadu," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Hal itu disampaikan-nya saat acara penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama Kemenpan RB dengan UID Bali, di Denpasar, Bali.

Anas mengatakan ada tiga hal aktual yang dapat segera ditindaklanjuti oleh UID dalam mendukung implementasi pemerintah digital. Pertama, sebagai asesor eksternal dalam pelaksanaan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"UID sebagai center of excellence dalam dukungan pembinaan penerapan pemerintah digital di daerah," ujarnya.

Kedua, dukungan strategis dalam perwujudan sembilan layanan SPBE prioritas sebagai upaya percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional dalam Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) yang segera ditetapkan oleh Presiden.

"Serta, sebagai bagian Project Management Office (PMO) SPBE Nasional dalam sekretariat Tim Koordinasi SPBE Nasional sehingga memadukan langkah dalam orkestrasi nasional," katanya.

Anas berharap kerja sama tahap awal Kemenpan RB dengan UID akan menghasilkan inovasi dan upaya kolaboratif dalam penguatan kapabilitas penerapan SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah, serta kapasitas digitalisasi aparatur sipil negara (ASN).

Dia menambahkan bahwa Kemenpan RB juga telah mengundang para praktisi dan ahli digital, serta bekerja sama dengan 30 perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk penguatan penerapan SPBE.

Ketua Yayasan UID Tantowi Yahya mengatakan pendekatan penguatan SPBE di setiap daerah akan berbeda sesuai dengan situasi dan kebutuhan khusus masing-masing daerah.

Pendekatan itu, kata dia, difokuskan pada upaya memastikan interoperabilitas antar-sistem, pengembangan portal pelayanan internal dan eksternal yang terintegrasi, serta penyediaan layanan data dan informasi yang transparan dan dapat dipercaya.

"UID berkomitmen untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan reformasi birokrasi dan pengembangan SPBE. Kami percaya bahwa kemitraan ini akan memberikan dampak positif yang besar bagi pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan," kata Tantowi Yahya.

Dia pun mengatakan akan segera menindaklanjuti nota kesepahaman tersebut demi mewujudkan pemerintahan yang efisien, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.