Pemimpin negara IPEF sepakat luncurkan 'dialog mineral penting'

San Francisco (ANTARA) - Para pemimpin 14 negara anggota Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (Indo-Pacific Economic Framework/IPEF) sepakat pada Kamis (16/11) untuk meluncurkan dialog yang bertugas membangun rantai pasokan mineral penting yang stabil, kata kantor kepresidenan Korea Selatan.

Pertemuan tingkat tinggi IPEF kedua diadakan di San Francisco di sela-sela KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), dengan partisipasi para pemimpin negara anggota, termasuk Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dan Presiden Indonesia Joko Widodo.

Pertemuan tersebut diadakan untuk meninjau kemajuan negosiasi sejak peluncuran kerangka kerja pada Mei tahun lalu dan untuk membahas rencana kerja sama di masa depan.

Kantor kepresidenan mengatakan bahwa para pemimpin "menilai penting" kesepakatan yang dicapai pada tiga dari empat pilar kerangka kerja -- ketahanan rantai pasokan, energi bersih dan ekonomi yang adil -- dalam waktu singkat, dengan hanya tersisa pilar perdagangan.

"Mereka juga sepakat membentuk 'dialog mineral penting' untuk pembentukan rantai pasokan mineral penting yang stabil dan 'Jaringan IPEF' untuk vitalisasi pertukaran antar manusia di antara negara anggota," kata pernyataan tersebut melalui siaran pers.

"Selain itu, mereka sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang ketahanan energi dan teknologi, dan memberikan landasan bagi IPEF untuk mendapatkan hasil yang berkelanjutan dengan menyetujui untuk mengadakan pertemuan setiap dua tahun sekali dan pertemuan para menteri setahun sekali," tambahnya.

Kantor kepresidenan mengatakan bahwa mereka mengharapkan pertemuan puncak dan kesepakatan tersebut akan meningkatkan ketahanan rantai pasokan di kawasan Indo-Pasifik.

Disebutkan juga bahwa kesepakatan tersebut untuk mendorong investasi baru senilai 155 miliar dolar AS (sekitar Rp2.400 triliun) di sektor energi ramah lingkungan pada 2030 yang akan membuka kesempatan bisnis besar untuk perusahaan-perusahaan Korea Selatan.

Sementara kesepakatan untuk mencegah kegiatan ilegal selama pengadaan pemerintah akan meningkatkan stabilitas dan transparansi lingkungan bisnis di dalam kawasan dan mendorong lebih banyak perusahaan Korea Selatan untuk berekspansi ke luar negeri.

IPEF, yang diluncurkan oleh Biden pada 2022, secara luas dianggap sebagai inisiatif AS untuk melawan pengaruh China yang semakin besar di kawasan.

Negara-negara yang berpartisipasi adalah Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, Australia, Selandia Baru, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei, Malaysia, Filipina, Indonesia, India dan Fiji, yang bersama-sama menyumbang 40 persen dari produk domestik bruto global dan 28 persen perdagangan barang dan jasa global.

Sumber: Yonhap