Pertemuan itu akan berlangsung di tengah adanya tanda-tanda soal dorongan baru untuk membawa Pyongyang kembali melakukan pembicaraan yang berlarut-larut tentang upaya mengakhiri program atomnya.
Kim Kye-gwan, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara, akan melakukan pertemuan dengan para wakil menteri luar negeri Rusia, Vladimir Titov dan Igor Morgulov, pada Kamis depan "sebagai bagian dari upaya untuk memulai kembali perundingan enam pihak", demikian dilaporkan kantor berita RIA Novosti.
Korut keluar dari meja perundingan--yang diikuti oleh Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, Rusia dan sekutu utamanya, China--pada tahun 2009 dan kerap mengatakan bahwa pihaknya tidak akan pernah meninggalkan program senjata nuklirnya, dengan menyebutnya sebagai "senjata yang sangat berharga".
Namun, dalam serangkaian pernyataan dan kunjungan bulan ini, Korea Utara telah menawarkan diri untuk mengadakan pembicaraan dengan Amerika Serikat guna menurunkan ketegangan yang meningkat tahun lalu--ketika Korut mengancam AS dan Korea Selatan dengan perang nuklir.
Selama kunjungannya ke Beijing pekan lalu, Kim Kye-gwan mengatakan bahwa penghapusan nuklir dari semenanjung Korea merupakan "keinginan terakhir" yang disampaikan oleh pendiri Korea Utara.
Pihak Gedung Putih mengatakan bahwa dalam perundingan apapun harus ada aksi yang dilakukan oleh Korut untuk menunjukkan bahwa negara itu memang bergerak maju dalam hal perlucutan senjata. Washington selama ini meragukan niat Pyonyang dalam melakukan dialog di masa lalu, dengan mengatakan bahwa Korut secara terus menerus mundur dari kesepakatan.
Pemerintahan Obama terus melakukan tekanan terhadap Korea Utara pekan ini dengan mengatakan bahwa pihaknya menerapkan sanksi terhadap Daedong Credit Bank asal Korut karena peranannya dalam mendukung program senjata pemusnah massal Pyongyang.
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah menjatuhkan sejumlah sanksi terhadap Korea Utara karena uji coba nuklir sebanyak tiga kali dan sejumlah peluncuran peluru kendali yang dilakukan Pyongyang.
Sanksi yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB itu termasuk pelarangan kegiatan impor dan ekspor teknologi nuklir dan peluru kendali serta larangan terhadap seluruh ekspor senjata.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia menolak untuk berkomentar atas laporan yang dikeluarkan RIA Novosti pada hari Jumat itu.
(T008)
(Uu.SYS/C/T008/A/H-AK) 29-06-2013 19:57:34
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2013
