DPRA menemui Komisi X DPR RI minta dukungan anggaran PON 2024

Kami berharap adanya dukungan dari APBN agar PON di Aceh dapat terlaksana dengan anggaran yang memadai.

Banda Aceh (ANTARA) - Komisi V (Bidang Olahraga) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menemui Komisi X DPR RI untuk mencari dukungan anggaran pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh.

"Pertama, kami berharap mendapat dukungan penuh dari Komisi X DPR RI terkait anggaran PON di Aceh," kata Ketua Komisi V DPRA M Rizal Falevi Kirani yang dikonfirmasi dari Banda Aceh, Kamis.

Sebelumnya Pemerintah Aceh melalui Juru Bicara Muhammad MTA menyatakan bahwa biaya untuk renovasi venue pelaksanaan PON di Aceh 2024 sementara ini baru dialokasikan sekitar Rp800 miliar melalui APBN.

Informasi itu diketahui setelah adanya rapat antara Pemerintah Aceh dengan KONI Pusat dan tim Kemendagri terkait rasionalisasi anggaran untuk penyelenggaraan PON 2024, pada 18 Oktober 2023 lalu di Kantor Gubernur Aceh.

Falevi menyadari bahwa kondisi keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) sangat minim dan tidak mungkin dialokasikan untuk pelaksanaan PON.

Karena itu, diharapkan adanya dukungan Komisi V DPR RI melalui anggaran APBN, sehingga PON Aceh dapat berjalan lancar sesuai yang inginkan.

"Kami berharap adanya dukungan dari APBN agar PON di Aceh dapat terlaksana dengan anggaran yang memadai," ujarnya.

Apalagi, kata Falevi, mereka tidak ingin Aceh hanya mendapatkan renovasi saja dari PON ini, melainkan harus pembangunan fasilitas yang mampu meninggalkan jejak sejarah.

Seperti yang diberikan untuk provinsi lainnya saat menjadi tuan rumah. Mereka mendapatkan fasilitas baru seperti stadion dengan alokasi anggaran yang besar.

"Maka, kami harapkan PON di Aceh juga akan meninggalkan fasilitas yang berkesan dan berkelanjutan," kata Falevi.

Anggota Komisi X DPR RI asal Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal menyampaikan, pihaknya sangat memahami kondisi keuangan negara yang tengah menghadapi pembayaran utang dan lainnya.

Meski demikian, ia juga merasa kecewa dengan alokasi anggaran yang minim untuk Aceh, sulit mencari kesalahan siapa atas semua ini, karena pengusulan dana dari Pemerintah Aceh untuk pembangunan venue serta fasilitas lainnya juga terlambat.

Sebagai anggota DPR RI, kata Illiza, mereka hanya bisa berperan dalam pengawasan dan alokasi anggaran.

"Kami mendukung pembahasan lanjutan kepada badan anggaran, dan kami tetap memiliki harapan akan adanya perubahan dari pemerintah pusat, yaitu Presiden," kata Illiza.

Illiza juga berharap Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya lebih intensif dalam koordinasi dengan pemerintah pusat dan legislatif, baik DPR RI maupun DPRA, guna menjaga sinergi dan kesatuan pelaksanaan PON.

"Tujuan kami adalah meningkatkan prestasi PON di Aceh lebih dari yang telah dilakukan di provinsi lain sebelumnya," demikian Illiza.

Sebagai informasi, selain untuk venue, PON juga memiliki klasifikasi anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan, dan rencananya dibebankan melalui APBA, lebih kurang mencapai Rp800 miliar setelah dilakukan rasionalisasi bersama.
Baca juga: Bank Indonesia terus optimalkan penggunaan QRIS sambut PON 2024
Baca juga: Aceh kirim 10 atlet anggar ke kejuaraan internasional di Jawa Barat