Pemprov Kepri anggarkan Rp3 miliar untuk pelatihan ketenagakerjaan

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) mengalokasikan anggaran sekitar Rp3 miliar pada APBD tahun anggaran 2024 untuk program pelatihan ketenagakerjaan.

"Pelatihan ketenagakerjaan bertujuan menyiapkan tenaga kerja andal dan berkompeten yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di Kepri," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepri Mangara Simarmata di Tanjungpinang, Kamis.

Misalnya, pelatihan welder atau juru las, mengingat tenaga kerja las cukup banyak dibutuhkan, seperti kawasan industri di Batam.

Selain itu, para peserta pelatihan ketenagakerjaan juga didorong mampu menciptakan peluang kerja baru sesuai bidang yang digeluti setelah mengikuti pelatihan yang difasilitasi Disnakertrans Kepri melalui Balai Latihan Kerja (BLK) setempat.

"Dengan adanya pelatihan ketenagakerjaan ini diharapkan dapat terus menekan angka pengangguran dan membuka lapangan kerja yang muaranya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Kepri," ujar Mangara.

Menurut dia, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kepri berdasarkan data BPS, pada Agustus 2023 turun sebesar 1,43 persen menjadi 6,80 persen dibanding Agustus 2022 yang mencapai 8,23 persen.

"Salah satu solusi penurunan TPT di Kepri, yaitu melalui pelatihan ketenagakerjaan, di mana calon tenaga kerja dibekali keterampilan dan sertifikasi yang mumpuni untuk terjun ke dunia kerja maupun wirausaha.

Ia mengemukakan, sejauh ini lulusan pelatihan ketenagakerjaan di Kepri sudah banyak terserap pasar kerja dalam hingga luar negeri.

"Apalagi Kepri termasuk daerah tujuan investasi, tentu membutuhkan pekerja yang terampil dan bersertifikasi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kepri Wahyu Wahyudin mendorong pemprov terus meningkatkan kapasitas tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia usaha, dengan meningkatkan sinergitas antara Balai Latihan Kerja (BLK) dan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah (FKLPID) setempat.

Menurut dia, Kepri memerlukan tenaga kerja berkualitas dan berdaya saing, karena menjadi salah satu tujuan investasi yang memiliki kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) dan beberapa kawasan ekonomi khusus (KEK).

Ia mengatakan Pemprov Kepri juga harus intens menjalin kerja sama dengan pelaku usaha agar ada kesesuaian antara pelatihan yang ada di BLK dengan kebutuhan dunia usaha maupun industri, sehingga alumni BLK diharapkan dapat terserap maksimal di pasar kerja.

"Ini bagian dari upaya kita bersama dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada, sehingga pelahan pengangguran di Kepri bisa terus menurun," ucap Wahyudin.