Pemkot Bandung membelanjakan produk dalam negeri capai Rp1,3 triliun

Ini merupakan capaian yang sudah baik, jika dibandingkan kota/kabupaten lain.

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat mencatat realisasi terhadap Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui belanja APBD pada tahun anggaran 2023 mencapai Rp1,3 triliun.

"Ini merupakan capaian yang sudah baik, jika dibandingkan kota/kabupaten lain. Kami juga mendorong para organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Bandung untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri," kata Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono, di Bandung, Rabu.

Bambang mengatakan realisasi Pemkot Bandung terhadap penggunaan produk dalam negeri sudah mencapai sekitar 54,4 persen dari komitmen realisasi sekitar Rp2,3 triliun.

Selain itu, ia mendorong seluruh jajaran di Pemkot Bandung untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Adapun pada tahun 2022 pihaknya juga telah membentuk tim percepatan penggunaan produk dalam negeri.

“Tetapi kami punya strategi lain, kami mengajak nanti kepada seluruh para perangkat daerah untuk melaporkan, saya yakin ini ada yang yang belum melaporkan,” kata dia lagi.

Dia menambahkan optimalisasi belanja produk dalam negeri ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa APBD harus didedikasikan kembali kepada masyarakat.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung Elly Wasliah menyebut sebagian besar belanja produk dalam negeri yang direalisasikan berasal dari belanja makan dan minum untuk berbagai kegiatan yang diselenggarakan organisasi perangkat daerah dan belanja alat tulis kantor serta belanja elektronik.

“Jadi diharapkan perangkat daerah yang di lingkup Pemerintah Kota Bandung mulai tahun 2024 diharapkan memilih penyedia barang dan jasa yang sudah memenuhi kualifikasi yakni sudah masuk e-Katalog,” katanya lagi.

Elly berharap ke depan organisasi perangkat daerah di ruang lingkup pemerintah kota untuk rajin melaporkan terkait pembelanjaan produk barang dan jasa agar memaksimalkan nilai realisasi P3DN tersebut.

“Pejabat pemerintah harus rajin melapor realisasi P3DN-nya karena sebagus apa pun belanja produk dalam negeri kalau kita tidak melapor di aplikasi maka akan terlihat rendah penyerapannya,” katanya pula.
Baca juga: Kemendagri harapkan belanja desa bisa tepat sasaran
Baca juga: Realisasi belanja produk dalam negeri DKI capai Rp11,35 triliun