ADMM Ke-17 kembali angkat Five-Point Consensus untuk masalah Myanmar

Jakarta (ANTARA) - ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM) Ke-17 di Jakarta, Rabu, kembali mengangkat “Five Point Consensus” sebagai sikap resmi ASEAN untuk merespon ketegangan di Myanmar terutama setelah junta militer mengkudeta pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi.

Hasil pertemuan ke-17 ADMM, yang dirangkum dalam deklarasi bersama Jakarta Joint Declaration, menyatakan menteri-menteri pertahanan se-ASEAN, kecuali Myanmar, masih meyakini implementasi “Five-Point Consensus” secara menyeluruh dapat memulihkan stabilitas dan perdamaian di Myanmar, serta membantu transisi menuju kehidupan yang normal.

“Demi mewujudkan itu, kami menilai perlunya indikator-indikator yang konkret, praktis, dan terukur untuk mendukung implementasi Five-Point Consensus, dan kami mendesak seluruh pihak untuk menahan diri dan menghentikan seluruh bentuk kekerasan,” demikian isi Jakarta Joint Declaration yang disepakati di ADMM Ke-17 di Jakarta, Rabu.

ADMM Ke-17, yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, dihadiri sembilan negara anggota ASEAN, dan Timor Leste selaku observer (pengamat).

Menteri-menteri pertahanan yang hadir dalam acara itu, yaitu: Menhan Kamboja/Wakil Perdana Menteri (PM) Kamboja Jenderal Tea Seiha; Menhan Laos/Wakil PM Laos Jenderal Chansamone Chanyalath; Menhan Singapura Ng Eng Hen, Menhan Filipina Gilberto C. Teodoro, Jr.

Hadir pula Menhan Malaysia Dato Seri Utama Haji Mohamad bin Haji Hasan; Menhan Thailand Sutin Klangsang; Menhan Vietnam Jenderal Phan Van Giang; dan Menhan II Brunei Darussalam Pehin Datu Lailaraja Mayor Jenderal (Ret) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof.

Sementara itu, Timor Leste, yang statusnya masih sebagai pengamat dalam ADMM ke-17, diwakili oleh Menhan Donaciano Do Rosario Da Costa Gomes.

Lima Poin Konsensus (Five-Point Consensus) soal Myanmar disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN pada 11 November 2022 di Phnom Penh, Kamboja untuk merespon aksi kudeta junta militer terhadap pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021.

Konsensus itu meminta pemerintah Myanmar mengizinkan pengiriman dan distribusi bantuan kemanusiaan dari negara-negara ASEAN, menghentikan segera segala bentuk kekerasan, menggelar dialog yang melibatkan seluruh pihak, menunjuk utusan khusus untuk berunding, dan mengizinkan utusan khusus ASEAN berkunjung ke Myanmar bertemu dengan pihak-pihak yang berkonflik.