Mentan Amran berkomitmen bantu negara tekan paham terorisme

dengan program deradikalisasi, bagaimana memberikan kehidupan bagi para mantan narapidana

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman berkomitmen penuh membantu negara dalam menekan berkembangnya pemahaman terorisme di Indonesia.

Andi, melalui siaran pers Kementan, di Jakarta, Rabu, mengatakan salah satu dukungan itu direalisasikan melalui kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk membina dan melatih para Napi Terorisme (Napiter) untuk melakukan kegiatan ekonomi melalui sektor pertanian.

“Ini kita memberikan solusi permanen untuk saudara-saudara kita mantan Napiter, ini jumlahnya kecil, penduduk kita kan lebih dari 200 juta, kita mencari lahan yang cocok, lahan itu cocok untuk apa, untuk peternakan atau hortikultura ataupun tanaman pangan, kita kan ada program insentive El Nino, kita kolaborasi,” ujarnya saat pertemuan dengan jajaran BNPT di Kantor Pusat Kementan, Rabu.

Hasil panen tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau dalam skala kecil, para Napiter juga didorong menghasilkan pangan untuk memenuhi kebutuhan skala nasional, kata Andi.

Ia mengatakan para Napiter yang bekerja di bidang pertanian diharapkan dapat mengembangkan kapasitas dengan dukungan dan pendampingan Kementan.

“Jangan biarkan saudara kita berjalan sendiri, kita ciptakan lapangan kerja untuk mereka, agar mereka produktif, berpendapatan lebih dan mampu membiayai keluarganya dengan baik, nantinya mereka membentuk kelompok, kami ingin mereka berbaur dengan masyarakat, kita harus maju dan fokus membahas ide-ide serta gagasan," ujarnya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komisaris Jenderal Ryzko Amelza Daniel mengatakan bahwa pencegahan terorisme merupakan kewajiban semua pihak agar saling memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa.

"Kami membahas tentang program bagi para Napiter, salah satunya dengan program deradikalisasi, bagaimana memberikan kehidupan bagi para mantan narapidana, negara juga ingin memberikan mereka kesempatan dan peluang untuk bekerja dan berketrampilan sesuai dengan keinginan dan talentanya masing-masing," katanya.

Menurut Ryzko penanganan napiter melalui pendekatan wawasan kewirausahaan berupa aktivitas produktif dan ekonomi seperti sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan adalah cara yang paling bagus untuk menekan berkembangnya pemahaman radikal.

“Salah satu yang kita sediakan adalah keterampilan dan peluang di bidang pertanian termasuk perkebunan dan peternakan, karena kita tidak ahli di situ, jadi kita minta pendapat dan pandangan Bapak Menteri di situ, hal ini juga sebagai upaya untuk mengembalikan Indonesia menjadi negara swasembada beras," katanya.

Ia berharap pertanian dapat menjadi bidang yang sangat strategis dalam memberikan kehidupan bagi para mantan napiter dan dapat mendorong para mantan napiter untuk terjun ke dunia pertanian, sehingga mereka mampu berpendapatan dan berpenghasilan secara cepat.

“Kebetulan BNPT telah memiliki lima lokasi tempat, Pak Menteri nantinya akan melakukan evaluasi ke sana, apakah lahan ini dapat menjadi lokasi program, dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan negara, hasilnya untuk keluarga mantan narapidana itu sendiri, masyarakat sekitar, dan tentunya untuk negara," ujarnya.

Sebagai informasi, BNPT tercatat telah mendirikan Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) di lima wilayah lokus sinergitas penanggulangan terorisme, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah.

KTN merupakan salah satu program deradikalisasi yang dilakukan BNPT, terutama menyangkut program pemberdayaan ekonomi narapidana terorisme (mitra deradikalisasi).