Kemenkes siapkan DHTS guna perluas cakupan digitalisasi kesehatan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mempersiapkan Strategi Transformasi Kesehatan Digital/Digital Health Transformation Strategy (DHTS) 2025-2029, sebagai upaya lanjutan dari transformasi teknologi kesehatan yang tengah dijalani sejak 2021 hingga 2024 mendatang.

"Tujuan dari DHTS 2025-2029 ini adalah untuk memastikan program atau gerakannya ini berkesinambungan dan terus berjalan untuk mencapai tujuan akhirnya, yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat," kata Head of Tribe Ekosistem Inovasi Kesehatan, Digital Transformation Office Kemenkes RI Patota Tambunan dalam siniar tentang transformasi teknologi kesehatan yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.

Patota mengatakan DHTS 2025-2029 penting untuk dilakukan, demi mengintegrasikan standar data, teknologi, dan infrastruktur transformasi digital kesehatan yang saat ini tengah dibangun oleh Kemenkes yang saat ini juga memiliki sejumlah tantangan.

Dia mengungkapkan sejumlah tantangan seperti membangun kepercayaan masyarakat terhadap teknologi kesehatan saat ini menjadi tantangan yang harus dihadapi. Untuk itu, pihaknya menjamin keamanan data publik dengan standar internasional ISO 27001 tentang keamanan informasi dan ISO 27799 tentang informasi kesehatan.

"Untuk infrastruktur kita bekerja sama dengan Kementerian Kominfo, dengan pihak-pihak swasta pastinya. Untuk penyediaan sistem teknologi kesehatan juga kita bekerja sama baik itu untuk fasyankes maupun untuk masyarakatnya langsung, begitu juga dengan pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan," ujarnya.

Meski demikian, Patota menyebutkan sejumlah tantangan yang dihadapi bukanlah merupakan suatu hal baru, layaknya transisi teknologi yang terjadi pada saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia yang bersifat memaksa. Oleh sebab itu, dia berharap kepada sejumlah pemangku kepentingan di bidang kesehatan di Indonesia untuk mendukung dan mensosialisasikan upaya transformasi teknologi kesehatan yang saat ini tengah digalakkan.

"Jadi memang yang mau kita tonjolkan di sini adalah DHTS ini nanti bukan milik Kementerian Kesehatan saja, namun menjadi pegangan untuk semua dan ini kita buka untuk kolaborasi sebesar-besarnya," ucapnya.

Diketahui, untuk membangun transformasi teknologi kesehatan di Indonesia, Kemenkes bekerja sama dengan sejumlah pihak. Salah satunya adalah Tony Blair Institute untuk membantu menyelaraskan transformasi teknologi kesehatan dengan peta jalan pembangunan nasional dan mempersiapkan masa depan sistem perawatan kesehatan yang lebih sesuai dengan perkembangan tren kesehatan.

Senada dengan hal tersebut, Manager Digital and Technology Tony Blair Institute Indonesia Willy Limiady mengungkapkan tantangan serupa juga dialami oleh negara lainnya, di mana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mengarahkan berbagai hal yang diterapkan menjadi persoalan yang inklusif atau no one left behind.

"Tantangan yang paling besar tentunya adalah bagaimana kita membuat ini menjadi lebih merata. Bagaimana pemerataan akses untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan digital, bukan hanya di level masyarakat kota tapi sampai ke level masyarakat desa," ujarnya.

Agar upaya transformasi teknologi kesehatan dapat berjalan secara maksimal, ia berharap agar Kemenkes beserta seluruh pemangku kepentingan di Indonesia menyelaraskan upaya transformasi teknologi kesehatan ini dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).