Selain UI, kantor Makara juga digeledah KPK

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan kantor rektorat Universitas Indonesia dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dan instalasi informasi teknologi gedung Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia tahun anggaran 2010-2011.

"Benar, ada penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK terkait kasus UI," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Johan menjelaskan bahwa para penyidik melakukan penggeledahan di pusat Rektorat UI mulai dari lantai satu hingga lantai delapan gedung tersebut.

"Selain itu, kantor PT Makara Mas di UI juga digeledah oleh penyidik hari ini," tambahan Johan.

PT Makara Mas adalah salah satu unit usaha komersial milik UI.

KPK telah menetapkan Tafsir Nurchamid yang diketahui menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan dan Administrasi Umum UI 2007-2012 dan memimpin sejumlah proyek di UI.

Tafsir sebelumnya Wakil Dekan Bidang Non-Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI (2003-2007), saat itu Dekan FISIP adalah Gumilar Rusliwa Somantri yang selanjutnya menjadi rektor UI (2007-2012).

Dalam kasus ini, KPK menduga Tafsir melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara; sedangkan pasal 3 mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara.

Ancaman pidana maksimal adalah 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Dugaan pelanggaran Tafsir adalah penggelembungan anggaran yang diduga mengakibatkan kerugian negara namun nilai kerugian negara masih dihitung KPK.

Kasus ini menurut Juru Bicara KPK Johan Budi masih akan dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan akan adanya pihak-pihak lain yang terlibat.

"Jadi tidak tertutup kemungkinan ada pihak-pihak lain yang terlibat, tentu dasar dari penyidik untuk menyimpulkan bahwa ada pihak lain yang terlibat," tambah Johan pada Kamis (13/6).

Hasil audit Pengelolaan Dana Masyarakat tahun anggaran 2009-2011 di Universitas Indonesia oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipublikasikan pada Januari 2012 menemukan potensi kerugian negara sekitar Rp45 miliar dalam dua proyek di Universitas Indonesia.