Presiden: perlindungan hutan tanggung jawab semua pihak

Pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, masyarakat madani mereka harus saling bekerja sama mencegah deforestasi dan mempromosikan reforestasi

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan perlindungan terhadap hutan tropis di Indonesia merupakan tanggung jawab semua pihak, tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga perusahaan swasta dan masyarakat madani.

"Kita semua memiliki tanggungjawab, tapi kita tidak bisa melakukan sendiri, dalam pandangan saya mitra adalah penting," kata Presiden, di Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikan Presiden saat membuka lokakarya internasional Aliansi Hutan Tropis (Intenasional Tropical Forest Alliance) 2020 yang bertema mempromosikan keberlanjutan dan produktivitas sektor minyak kelapa sawit, bubur kertas dan kertas.

Selain itu, negara maju harus mengambil peran mengurangi emisi gas rumah kaca sementara negara berkembang bekerja lebih besar. "Ini yang saya sebut berbagi tanggung jawab," kata Presiden.

Perlindungan terhadap hutan tropis sangatlah penting bagi keberlanjutan perekonomian di masa mendatang, apalagi, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki hutan tropis terbesar dunia.

Industri di sektor kehutanan di Indonesia berkontribusi 3,5 persen dari total perekonomian nasional.

Indonesia merupakan negara produsen bubur kertas dan kertas terbesar di dunia dengan produksi 8 juta ton bubur kertas (pulp) dan 13 juta ton kertas per tahun. Industri ini menyerap tenaga kerja sekitar 3,76 juta jiwa.

Indonesia juga penghasil kelapa sawit terbesar dunia sekitar 26 juta ton pada tahun lalu.

"Dengan perkembangan perekonomian ada satu pertanyaan, sampai kapan kita mendasarkan pada sektor ini untuk mendorong kesejahteraan ekonomi dan kemajuan, saya sangat menyadari, seperti pertambangan, hutan dapat terus berkurang, atau bahkan rusak dan tergerus menjadi deforestasi," katanya.

Presiden juga menyadari, belajar dari pengalaman negara lain, pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup, dan harus diikuti dengan perlindungan lingkungan.

Untuk itulah Presiden mengatakan pemerintah menempuh kebijakan pembangunan empat jalur, yaitu pro pertumbuhan, pro lingkungan, pro pengentasan kemiskinan dan pro penyediaan lapangan kerja.