Satpol PP DKI tingkatkan pembinaan kepatuhan pelaku usaha industri

Jakarta (ANTARA) - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta meningkatkan pembinaan kepatuhan pelaku usaha industri terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku di wilayah DKI Jakarta.

"Pelaku usaha perlu memahami peraturan seiring dengan kemajuan dan perkembangan ekonomi, juga semakin ketatnya persaingan yang terjadi dalam dunia usaha untuk mewujudkan Kota Jakarta sebagai 'Global City'," kata Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Arifin di Jakarta Pusat, Selasa.

Menurut Arifin, para pelaku usaha industri di wilayah DKI Jakarta perlu memahami semua aspek yang saling terkait dalam perundangan-undangan yang berlaku karena pelaku usaha memiliki peran yang sangat strategis.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang juga mempunyai peran penting sebagai pemberi dan pemegang kebijakan bagi para pelaku usaha. Karena itu, Satpol PP DKI Jakarta pada Selasa menggelar acara peningkatan dan pembinaan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi.

"Semoga kegiatan ini dapat kita laksanakan dengan baik dan bisa mewujudkan Jakarta menjadi Kota yang lebih maju dan terpandang di mata dunia," ujar Arifin.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta.

Baca juga: DKI jadikan "Business Matching" sebagai sarana perkenalkan produk UMKM
Baca juga: DKI perlu dipersiapkan jadi Kota Global via pengembangan industri

Selain itu, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta serta para pelaku usaha industri.

Dia mengatakan, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta perlu dipersiapkan sebagai Kota Global (Global City) setelah tak menyandang status ibu kota negara (IKN) lagi mulai tahun depan. Antara lain dengan pengembangan dan penguatan sektor industri.

"Sektor ini dapat membantu mewujudkan cita-cita sebagai Kota Global karena menjadi salah satu kontributor penting dalam perekonomian di skala daerah dan nasional," katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo dalam "Business Matching Batch 9" tahun 2023 di Jakarta, Senin (6/11) mengatakan, pemberdayaan industri di DKI Jakarta dilakukan secara intensif.

Salah satunya melalui Program Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), yakni dengan menggelar pencocokan bisnis (business matching) secara rutin.