KESDM: Kebutuhan energi harus seimbang dengan pengurangan emisi

PLTS lebih banyak dikembangkan karena biaya modal yang lebih rendah dengan memanfaatkan bendungan atau waduk

Kabupaten Tangerang, Banten (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menekankan bahwa Indonesia harus menemukan keseimbangan antara memenuhi kebutuhan energi nasional sekaligus juga upaya mengurangi emisi.

"Indonesia seperti banyak negara lainnya harus menemukan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan energi nasional dan sekaligus mengurangi emisi untuk mengatasi perubahan iklim global dengan merujuk pada target NDC (nationally determined contribution) pada 2030 dan target NZE (net zero emission) pada 2060," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu mewakili Menteri ESDM Arifin Tasrif memberi sambutan pembukaan pameran Hari Listrik Nasional ke-78 Enlit Asia 2023 di Tangerang, Banten, Selasa.

Jisman menjelaskan untuk mencapai target NZE tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa program pengembangan energi terbarukan sebagai strategi jangka panjang ketenagalistrikan nasional yang tercantum dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

Ia juga mengungkapkan bahwa RUKN tersebut juga selaras dengan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) yang dilakukan oleh PT PLN (Persero).

"Pak dirut (Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo) sudah menyampaikan kita sudah hampir finish ini RUKN mudah-mudahan dalam waktu dekat akan kita tetapkan dan sudah ada pembahasan RUPTL ternyata inline. Bahkan ada istilah selaras dan waras, waras ini saya juga bingung kenapa ada kata-kata waras, rupanya inline," ujar Jisman.

"Jadi, terima kasih kepala PLN sudah bisa menyelaraskan RUPTL nanti dengan RUKN kami dan ini yang pertama kali dalam sejarah," lanjutnya.

Adapun, kebutuhan tenaga listrik pada 2024 sampai dengan 2060 diperkirakan akan tumbuh rata-rata di kisaran 3,6 sampai 4,2 persen per tahun. Proyeksi kebutuhan tenaga listrik tersebut akan menentukan besaran kebutuhan tambahan pembangkit dan infrastruktur tenaga listrik lainnya serta besaran emisi CO2.

Jisman menjelaskan bahwa di dalam RUKN tersebut ada pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang akan dikembangkan secara masif pada 2030 diikuti oleh pengembangan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) pada 2037.

"PLTS lebih banyak dikembangkan karena biaya modal yang lebih rendah dengan memanfaatkan bendungan atau waduk PLTA dengan konsep PLTS terapung sebagai solusi keterbatasan lahan di daratan," katanya.

Saat ini, ucap Jisman, Indonesia telah memiliki PLTS Terapung Cirata di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat yang merupakan PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara. PLTS tersebut berkapasitas 145 megawatt (MW) yang baru diresmikan Presiden Joko Widodo pekan lalu.

"Ke depannya, pengembangan PLTS terapung di Indonesia dengan memanfaatkan bendungan atau waduk PLTA eksisting memiliki potensi sekitar 14 GW," ucap Jisman.

Kemudian, kata dia, pengembangan panas bumi secara bertahap akan ditingkatkan menjadi 20 GW melalui pengembangan teknologi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang lebih modern dan pengembangan sistem panas bumi nonkonvensional lainnya.

"Pemanfaatan hidro atau PLTA (pembangunan listrik tenaga air) akan dioptimalkan untuk disalurkan ke pulau-pulai lain. Selain itu, PLTA juga akan membantu menjaga keseimbangan untuk pengembangan energi baru terbarukan yang sifatnya intermiten," ucapnya.

Selanjutnya, ia mengatakan ada juga pengembangan tenaga nuklir yang akan menjadi komersial pada 2039 untuk meningkatkan kehandalan sistem tenaga listrik, di mana kapasitasnya akan ditingkatkan hingga 31 GW pada 2060.

Baca juga: Pemerintah terus perbarui nilai SKEM tingkatkan efisiensi energi
Baca juga: PLN gandeng Powerchina kembangkan energi angin di Indonesia
Baca juga: Perkuat transisi energi, Pertamina gandeng raksasa energi China